[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8a8b845-4573-4275-abb7-27406132d51d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan Di BIdang Industri","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2008","number","5","year","2008","published_date","2008-03-28","effective_date","2008-04-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sambas","place_of_enactment","Sambas","theme","Retribusi Perizinan Di BIdang Industri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2008/NO.5, TLD No.5, LL KAB.SAMBAS: 13 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Di BIdang Industri
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pendapatan daerah perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial untuk dijadikan objek pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; \n UU No.7 Tahun 1955, UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.5 Tahun 1984, UU No.9 Tahun 1995, UU No.18 Tahun 1997, UU No.10 Tahun 2004, Uu No.32 Tahun 2004, PP No.66 Tahun 2001, PP No.55 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 tahun 2007, Perda No.10 Tahun 2006 \n RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG INDUSTRI \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2008. \n 11 halaman dan 2 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan di Bidang Industri di Kabupaten Sambas. Latar belakangnya adalah pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pendapatan daerah melalui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap perizinan di bidang perindustrian serta meningkatkan pendapatan daerah. Objek retribusi meliputi pemberian pelayanan atas Pemberian Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Perluasan, dan Izin Usaha Industri (IUI). Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan tersebut.

Retribusi perizinan di bidang industri digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Kelompok Industri, yaitu Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar. Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi biaya survey/analisa, biaya pengawasan dan pengendalian, serta biaya pembinaan.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pendaftaran, penetapan, pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi. Wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD). Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk. Penagihan dilakukan setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan Usaha Industri yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku dengan masa waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SAMBAS REGENCY GOVERNMENT
SAMBAS REGENCY REGULATION
NUMBER 5 OF 2008
ON
LICENSING RETRIBUTION IN THE INDUSTRIAL SECTOR

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SAMBAS,

Considering / Whereas:

that in the implementation of regional autonomy and increasing regional income, it is necessary to explore sources of Local Own-Source Revenue that are sufficiently potential to be used as objects of retribution levies as referred to in Law Number 34 of 2000;
that based on Government Regulation Number 38 of 2007 on the Division of Government Affairs Between the Government, Provincial Government and Regional Government of Regency/City, the granting of Industrial Business Licenses and Industrial Registration Marks becomes the authority of the Sambas Regency Government, which is a potential retribution object to increase Local Own-Source Revenue;
that in order to implement the intentions in letters a and b above, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8a8b845-4573-4275-abb7-27406132d51d","actionData","errors"]