[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c895c83c-5acc-498a-9b1a-d3514e12b2d9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008","number","8","year","2008","published_date","2008-10-22","effective_date","2008-10-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan","place_of_enactment","Salakan","theme","BADAN PERMUSYAWARATAN DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2008/No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Perwakilan Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi;\r\nbahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; \n UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 72 Tahun 2005. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kedudukan dan fungsi; keanggotaan BPD; Mekanisme pencalonan dan penetapan anggota BPD; Tugas, wewenang, hak dan kewajiban; pimpinan BPD; Tunjangan dan operasional BPD; masa jabatan dan pemberhenian BPD; Penggantian anggota dan pimpinan BPD antar waktu. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008. \n Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 9 Tahun 2001 \n 10 Halaman, Penjelasan: 4 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatur mengenai kedudukan, fungsi, keanggotaan, mekanisme pencalonan dan penetapan anggota, tugas, wewenang, hak, kewajiban, pimpinan, tunjangan, operasional, masa jabatan, dan pemberhentian BPD.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk karena Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Tujuannya adalah untuk membentuk peraturan yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah.

Ketentuan Substansial:

Kedudukan dan Fungsi BPD: BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Keanggotaan BPD: Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk.
Mekanisme Pencalonan dan Penetapan Anggota BPD: Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Kepala Desa memproses pencalonan dan penetapan calon anggota BPD selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD. Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Tugas dan Wewenang BPD: Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyusun dan menetapkan tata tertib BPD.
Hak dan Kewajiban Anggota BPD: Anggota BPD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, serta memperoleh tunjangan. Kewajibannya adalah mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mentaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi, mempertahankan dan memelihara hukum nasional, menyerap aspirasi masyarakat, mendahulukan kepentingan umum, menghormati nilai sosial budaya, dan menjaga norma etika.
Pimpinan BPD: Terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota BPD.
Tunjangan dan Operasional BPD: Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional yang dikelola oleh sekretaris BPD.
Masa Jabatan dan Pemberhentian BPD: Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, berakhirnya masa jabatan, melanggar sumpah/janji, atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANGGAI KEPULAUAN REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BANGGAI KEPULAUAN REGENCY
NUMBER 8 YEAR 2008
CONCERNING
VILLAGE CONSULTATIVE BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGGAI KEPULAUAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Article 42 paragraph (2) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, the Regional Regulation of Banggai Kepulauan Regency Number 9 of 2007 concerning the Village Representative Body is deemed no longer appropriate;
that in connection with the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Village Consultative Body;

In view of:

Law Number 51 of 1999 concerning the Establishment of Buol Regency, Morowali Regency and Banggai Kepulauan Regency (State Gazette of 1999 Number 179, Supplement to the State Gazette Number 3900) as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c895c83c-5acc-498a-9b1a-d3514e12b2d9","actionData","errors"]