[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c88eca8b-4749-459d-a848-6d5d13957209","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-03-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya","place_of_enactment","Blang Pidie","theme","Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH - RETRIBUSI
2016
Qanun NO. 2, LD.2016/No.2
Qanun TENTANG Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2015), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;\r\nBahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 127 huruf k, maka Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi Daerah.\r\n \n Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; QANUN ACEH No. 2 Tahun 2006; QANUN KAB. ACEH BARAT DAYA No. 15 Tahun 2012. \n Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pengurangan,Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2016. \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah menetapkan retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah. Latar belakang pembentukan Qanun ini adalah untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka serta untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Qanun ini mengatur mengenai:

Objek Retribusi: Penjualan hasil produksi usaha daerah seperti bibit tanaman perkebunan, bibit tanaman hortikultura, benih padi, benih palawija, pupuk, benih ikan, benih udang, calon induk ikan, ikan konsumsi, dan es batangan.
Subjek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati hasil produksi usaha daerah.
Golongan Retribusi: Retribusi Jasa Usaha.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.
Prinsip dan Sasaran Tarif: Memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Ditentukan berdasarkan biaya produksi dan ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Besaran tarif retribusi berbeda-beda tergantung pada jenis produksi (perikanan, pertanian, perkebunan, pupuk) dan ukuran/berat/jenisnya.
Wilayah Pemungutan: Di wilayah kabupaten.
Saat Retribusi Terutang: Pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis, kupon, dan kartu langganan. Hasil pemungutan disetor ke Kas Daerah.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi tertentu seperti bencana alam.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.
Kadaluwarsa: Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah 3 tahun.
Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif.
Ketentuan Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

ACEH PROVINCE
SOUTHWEST ACEH REGENCY

QANUN OF SOUTHWEST ACEH REGENCY
NUMBER 2
YEAR 2016
REGARDING
REGIONAL ENTERPRISE PRODUCTION SALES RETRIBUTION

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTHWEST ACEH,

Considering:

that in order to implement the Memorandum of Understanding between the Government and the Free Aceh Movement (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), the Government and the Free Aceh Movement affirm their commitment to resolving the Aceh conflict peacefully, comprehensively, sustainably and with dignity for all, and the parties are determined to create conditions so that the Government of the People of Aceh can be realized through a democratic and fair process within the Unitary State;
that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution Article 127 letter k,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c88eca8b-4749-459d-a848-6d5d13957209","actionData","errors"]