[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c88c2a9d-ea38-4289-9f4e-06e4d0846672","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2011","number","5","year","2011","published_date","2011-04-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bangunan-Gedung
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/NO.1.SERI.D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa bangunan gedung wajib diselenggarakan secara tertib dan diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan\r\nadministratif dan teknis bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;\r\nb. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, persyaratan bangunan gedung\r\ndiatur dalam peraturan daerah;\r\n \n Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun;\r\n \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Asas Dan Tujuan; Bangunan Gedung Dan Prasarana Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Lingkungan; Peran Serta Masyarakat; Perizinan Bangunan Gedung; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 20 HLM; Penjelasan: 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut sebagian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1990 Nomor 8 Seri D), yaitu Pasal 2 sampai dengan Pasal 100, Pasal 108 ayat (1), Pasal 109, dan Pasal 112 sampai dengan Pasal 116.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman ini mengatur tentang bangunan gedung dengan tujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Peraturan ini juga bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur fungsi bangunan gedung yang meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Perubahan fungsi bangunan gedung harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk Bupati dan tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, IMB, dan SLF) dan persyaratan teknis (persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung).

Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, serta pembongkaran bangunan gedung umum dan/atau bangunan gedung tertentu. Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasannya. Pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan gedung memperoleh SLF. Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.

Setiap orang atau badan yang membangun perumahan, pertokoan, perkantoran, rumah toko, dan rumah kantor wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungannya kepada pemerintah daerah. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan bangunan gedung dengan memantau dan menjaga ketertiban.

Pemilik atau pengguna bangunan gedung wajib memiliki IMB dan SLF. Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung yang telah diterbitkan IMB dan/atau SLF berhak menggunakan bangunan gedung sesuai dengan IMB dan/atau SLF yang dimiliki, serta wajib melakukan kegiatan sesuai dengan IMB dan/atau SLF yang dimiliki dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","1. IMB yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku.\n2. Bangunan gedung yang telah memiliki IMB dari Pemerintah Daerah sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun wajib memiliki SLF.\n3. Menara telekomunikasi seluler yang telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 1 Seri E) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin, dan selanjutnya menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.\n4. Bangunan gedung yang belum memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus mengajukan permohonan IMB dan SLF.","sanctions","1. Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian pekerjaan, pembekuan/pencabutan IMB/SLF, atau perintah pembongkaran.\n2. Pelanggaran Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Sleman No. 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/219884/perda-kab-sleman-no-14-tahun-2021","bf655cf9-12f9-4ee2-909c-d62fb263b4ad","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109,113],{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"PERDA Kab. Sleman No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121537/perda-kab-sleman-no-12-tahun-2019","7ef937f6-b29f-432c-9fff-d2f3650943c6",{"_96":114,"_98":115,"_36":116},"PERDA Kab. Sleman No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12450/perda-kab-sleman-no-2-tahun-2015","e911d535-d7be-405d-8f4e-8d9c851f0c07","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SLEMAN REGENCY REGIONAL GAZETTE
(Official News of Sleman Regency)

Number: 1 Year 2011 Series: D

REGIONAL REGULATION OF SLEMAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2011
CONCERNING
BUILDINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SLEMAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that buildings must be organized in an orderly manner and realized in accordance with their function, and that the administrative and technical requirements of buildings are fulfilled in accordance with the prevailing laws and regulations;
that based on Article 9 paragraph (4) of Government Regulation Number 36 of 2005 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, building requirements are regulated in regional regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Buildings;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c88c2a9d-ea38-4289-9f4e-06e4d0846672","actionData","errors"]