[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8853c55-e510-4ff1-a44e-4ada138cbc0c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-06-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kediri","place_of_enactment","Pamenang","theme","Lembaga Kemasyarakatan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD No 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pembangunan perdesaan dilandaskan pada keyakinan\r\n\r\ndan tekad untuk mempertinggi tingkat penghidupan dan kehidupan masyarakat yang dimulai dari Desa, karena masyarakat yang berdiam di perdesaan merupakan faktor yang penting menuju kepada perbaikan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia secara nasional;\r\nb. bahwa lembaga kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;\r\n \n 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); \r\n 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4967); \r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);\r\n6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5495);\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); \r\n10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;\r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tashun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 65);\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 73).\r\n \n Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatanDesa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.\r\nLembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\r\nmerupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan,serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.\r\nPelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 5 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 5 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kabupaten Kediri. LKD dibentuk untuk memberdayakan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Pembentukan LKD dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan masyarakat, dan diatur dengan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa mengenai LKD harus dikonsultasikan dengan masyarakat dan dapat dikonsultasikan dengan Camat. Jenis LKD meliputi RT/RW, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Anggota LKD harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti warga negara Indonesia, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, penduduk setempat, dan dipilih secara musyawarah mufakat. Pendanaan LKD bersumber dari swadaya masyarakat, APB Desa, dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi LKD.

","transitional_provisions","1. Semua Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2004 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku, sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.\n2. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih dapat melakukan kegiatan sampai berakhirnya masa bhakti.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KEDIRI
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF KEDIRI REGENCY
NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING
VILLAGE COMMUNITY INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEDIRI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that rural development is based on the belief and determination to improve the standard of living and life of the community starting from the Village, because the people who live in rural areas are an important factor towards improving the economic and social life of the Indonesian people nationally;
that Village community institutions have the task of empowering the Village community, participating in planning and implementing development, and improving Village community services;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Village Community Institutions;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8853c55-e510-4ff1-a44e-4ada138cbc0c","actionData","errors"]