[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8674300-623c-4d50-9fc5-1c7c7f10e71b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2020","number","6","year","2020","published_date","2020-12-28","effective_date","2020-12-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mempawah","place_of_enactment","Mempawah","theme","PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2020/NO.6, LL Kab. Mempawah : 25 HLM
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah dan sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pelayanan publik diamanatkan untuk terus ditingkatkan kualitas untuk menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar hukum pertama.\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatur tentang Pelayanan Publik.\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.\r\n\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 mengatur tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat.\r\n\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.\r\n\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017. \n BAB I Ketentuan Umum: Menjelaskan berbagai definisi dan istilah yang relevan dengan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.\r\n\r\nBAB II Asas dan Tujuan: Menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi dan hasil akhir yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pelayanan publik.\r\n\r\nBAB III Ruang Lingkup: Menguraikan jenis-jenis pelayanan publik, mulai dari yang bersifat perizinan hingga non-perizinan, serta pengaturan standar pelayanan.\r\n\r\nBAB IV Hak dan Kewajiban: Menjelaskan hak yang dimiliki oleh penerima layanan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik.\r\n\r\nBAB V Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Mengatur berbagai aspek pelaksanaan pelayanan, termasuk standar pelayanan, maklumat pelayanan, sarana prasarana, sistem informasi, dan biaya/tarif.\r\n\r\nBAB VI Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Mengatur mekanisme pengawasan internal dan pengawasan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik.\r\n\r\nBAB VII Penanganan Pengaduan: Mengatur tata cara, mekanisme, dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat terkait pelayanan.\r\n\r\nBAB VIII Partisipasi Masyarakat: Menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik.\r\n\r\nBAB IX Penghargaan dan Sanksi: Mengatur pemberian apresiasi bagi penyelenggara terbaik dan pengenaan sanksi bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan.\r\n\r\nBAB X Ketentuan Penutup: Menyatakan waktu mulai berlakunya Peraturan Daerah ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020. \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 6 TAHUN 2020 \n 25 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Brebes. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan penanaman modal, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta memberikan kepastian hukum bagi penanam modal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan daya saing dunia usaha daerah, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki fungsi dalam perumusan kebijakan strategis peningkatan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan, sosialisasi prosedur perizinan, fasilitasi penyelesaian hambatan, pengembangan dunia usaha, pengembangan pola kemitraan, pembinaan penghormatan terhadap budaya daerah, dan mendorong peningkatan kemampuan kewirausahaan masyarakat. Perencanaan penanaman modal ditetapkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah, yang disusun berdasarkan RUPM Nasional dan Provinsi, RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan prioritas pengembangan potensi daerah.

Penanaman modal meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas. Penanam modal wajib memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Penanam modal berhak mendapatkan kepastian hukum, informasi terbuka, hak pelayanan, dan fasilitas kemudahan. Mereka berkewajiban menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan kegiatan penanaman modal, menghormati tradisi budaya masyarakat, mematuhi peraturan perundang-undangan, mengutamakan tenaga kerja dari daerah, memperkerjakan penyandang disabilitas, dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah wajib memacu pengembangan Penanaman Modal melalui berbagai upaya seperti memberikan perizinan yang mudah, membantu penyelesaian hambatan, memfasilitasi keterbukaan data, menyusun perencanaan bidang usaha, mendorong kemitraan usaha, memfasilitasi kerjasama, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan.

","transitional_provisions","Pasal 34\nPeraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan Pasal 18 ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif, berupa : a. peringatan tertulis; b. pembatalan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.\n2. Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[116],{"_117":118,"_119":120},"text","PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BREBES REGENCY
NUMBER 6 OF 2020
CONCERNING
INVESTMENT IMPLEMENTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BREBES,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the regional economy, it is necessary to increase investment to achieve community welfare;
that in order to create a conducive investment climate, it is necessary to create ease of business certainty and legal certainty for investors who invest their capital in Brebes Regency;
that based on the provisions of Article 30 paragraph (6) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, it regulates the implementation of investment whose scope is within one Regency/City to be the responsibility of the Regency/City Government;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Investment Implementation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8674300-623c-4d50-9fc5-1c7c7f10e71b","actionData","errors"]