[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c85d1ca0-5041-4b1e-af33-e0937ba08e73","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 47 Tahun 2017 tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2017","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 47 Tahun 2017","number","47","year","2017","published_date","2017-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2a84a664-3aa4-4f69-b3fd-f6e090b8f37f","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e3e98fa7-32d7-4072-b4eb-7ffbc2274fe8","Etika Penyelenggara Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2017","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KODE-ETIK-PENYELENGGARAAN-PENGADAAN-BARANG-JASA-UNIT-LAYANAN-PENGADAAN-KOTA-PAREPARE-TAHUN-ANGGARAN-2017
2017
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 47, Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 47
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka Penyesuaian terhadap perkembangan Peraturan Perundang-Undangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Daerah untuk lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Parepare;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Kota Parepare. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);\r\n6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008);\r\n7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);\r\n11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);\r\n12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran daerah Kota Parepare Nomor 127);\r\n13. Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 6);\r\n14. Peraturan Walikota Parepare Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 129); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA\r\nBAB III TUGAS DAN PRINSIP KODE ETIK\r\nBAB IV KOMITE ETIK\r\nBAB V PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN\r\nBAB VI SANSKI\r\nBAB VII SEKRETARIAT\r\nBAB VIII KEUANGAN\r\nBAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN\r\nBAB X KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017. \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Walikota ini menetapkan Kode Etik bagi penyelenggara pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Parepare. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk menyesuaikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Secara substansial, peraturan ini mengatur prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa serta norma perilaku bagi pejabat pengelola pengadaan. Kebijakan ini membentuk Komite Etik sebagai badan ad hoc yang bertugas mengawasi perilaku pejabat ULP. Komite Etik memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan, menilai pelanggaran, dan mengusulkan sanksi kepada Walikota. Keanggotaan Komite Etik terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, dan Inspektorat.

Pejabat ULP diwajibkan mematuhi etika profesional, termasuk menjaga kerahasiaan dokumen, menghindari konflik kepentingan, serta dilarang menerima imbalan atau melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pemeriksaan atas dasar pengaduan masyarakat maupun temuan, serta menetapkan bahwa keputusan Komite Etik bersifat rahasia dan menjadi dasar bagi Walikota dalam menetapkan sanksi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kode etik dikenai sanksi berupa teguran tertulis, mutasi dari Unit Layanan Pengadaan, penghentian pembayaran honorarium paling kurang 3 (tiga) bulan, atau pemberhentian dari jabatan Unit Layanan Pengadaan. 2. Sanksi tidak bersifat bertingkat dan dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus dalam satu pemberian sanksi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF PAREPARE
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI
REGULATION OF THE MAYOR OF PAREPARE
NUMBER 47 OF 2017
ON
CODE OF ETHICS FOR THE IMPLEMENTATION OF GOODS/SERVICES PROCUREMENT
PROCUREMENT SERVICE UNIT OF PAREPARE CITY

MAYOR OF PAREPARE,

Considering :

that in the context of adjusting to the development of Laws and Regulations in the implementation of Regional Goods/Services Procurement to be more effective, efficient, transparent, open, competitive, fair, and accountable, it is necessary to establish a Mayor of Parepare Regulation;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c85d1ca0-5041-4b1e-af33-e0937ba08e73","actionData","errors"]