[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c85a3f37-e9cc-4913-93fa-d40767601407","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2016 tentang Insentif Kekayaan Intelektual","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-01-08","effective_date","2016-02-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Insentif Kekayaan Intelektual","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 4, BN.2016/No.241, peraturan.go.id : 7 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Insentif Kekayaan Intelektual
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pemberian Insentif Kekayaan Intelektual. Latar belakangnya adalah bahwa penghasil kekayaan intelektual dalam negeri merupakan aset bangsa yang strategis untuk kemandirian ekonomi, sehingga perlu dilindungi melalui pemberian insentif pendaftaran.

\r\n\r\n

Menteri Hukum dan HAM berwenang memberikan Insentif Kekayaan Intelektual, yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Insentif diberikan berdasarkan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktur Jenderal atau melalui Kantor Wilayah. Pemohon meliputi pimpinan lembaga pendidikan formal, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, pemilik UMKM, pemohon indikasi geografis, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan.

\r\n\r\n

Permohonan insentif diajukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai jenis kekayaan intelektual. Bagi UMKM, diperlukan rekomendasi dari kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani UMKM. Bagi pemohon indikasi geografis, diperlukan rekomendasi dari kelompok masyarakat atau pemerintah daerah. Insentif dapat diberikan maksimal untuk 3 permohonan.

\r\n\r\n

Permohonan yang lengkap diperiksa oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. Jika memenuhi syarat, tim memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan surat persetujuan. Jika ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan. Informasi insentif disebarluaskan oleh Direktorat Jenderal melalui media cetak dan elektronik. Pendanaan insentif bersumber dari APBN pada Direktorat Jenderal, dan pemberian insentif dihentikan jika dana habis.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 4 OF 2016

INTELLECTUAL PROPERTY INCENTIVES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that domestic intellectual property creators are national assets that have a strategic role in realizing national independence in the economic field, so efforts are needed to increase their protection, which in turn is expected to make a significant contribution to accelerating the realization of national development goals that protect the entire nation and the land of Indonesia, promote public welfare, and educate the nation's life fairly and evenly;
that the government seeks to encourage and provide legal protection for domestic intellectual property creators, including through the provision of intellectual property registration

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c85a3f37-e9cc-4913-93fa-d40767601407","actionData","errors"]