[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c859d48d-0666-4b4b-a48d-1bd9d7e01c8b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2018 tentang FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2018","number","8","year","2018","published_date","2018-12-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ketapang","place_of_enactment","Ketapang","theme","FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

NARKOTIKA
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2018/NO.8, TLD NO.8, LL KAB.KETAPANG: 32 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah meluas sampai wilayah pelosok Kecamatan di wilayah Kabupaten Ketapang sehingga perlu dilakukan upaya fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; \n UUD 1945, UU NO.27 TAHUN 1959, UU NO.5 TAHUN 1997, UU NO.35 TAHUN 2009, UU NO.36 TAHUN 2009, UU NO.23 TAHUN 2014, PP NO.40 TAHUN 2013, PERMENKES NO.2415/MENKES/PER/XII/2011, PERMENSOS NO.26 TAHUN 2012, PERMENDAGRI NO.21 TAHUN 2013, PERMENKES NO.9 TAHUN 2015, PERMENKES NO.50 TAHUN 2015 \n KETENTUAN UMUM; ASAS DAN TUJUAN; TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH; RUANG LINGKUP; ANTISIPASI DINI; PENCEGAHAN; PENANGANAN DAN REHABILITASI; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018. \n 25 HALAMAN DAN 7 HALAMAN LAMPIRAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya bertujuan untuk mengatur dan memperlancar upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan. Peraturan ini juga bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, membangun partisipasi masyarakat, dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerintah Daerah bertugas melakukan pendataan dan pemetaan kerawanan penyalahgunaan narkotika, merumuskan kebijakan pencegahan, membangun sistem informasi, melakukan koordinasi lintas lembaga, memfasilitasi rehabilitasi medis dan sosial, serta melindungi masyarakat dari risiko bahaya penyalahgunaan narkotika. Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan sosialisasi dan edukasi, menanggulangi pecandu dan korban penyalahgunaan, mengusulkan tempat rehabilitasi, serta melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap tempat rehabilitasi.

Ruang lingkup peraturan ini meliputi antisipasi dini, pencegahan, penanggulangan, pendanaan, partisipasi masyarakat, upaya khusus, pembinaan dan pengawasan, forum koordinasi, dan penghargaan. Upaya pencegahan dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, Pemerintah Daerah, DPRD, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos, tempat hiburan, dan media massa.

Peraturan ini juga mengatur tentang penanganan dan rehabilitasi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika, baik melalui rehabilitasi medis maupun sosial. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi upaya pendampingan, perlindungan, dan advokasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf g, Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 16 huruf a sampai e, Pasal 19 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e serta Pasal 23 huruf a sampai dengan huruf c dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Orang tua atau wali yang sengaja tidak melaporkan pecandu di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dipidana kurungan atau denda.\n3. Pecandu yang sudah cukup umur dan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat dipidana kurungan atau denda.\n4. Keluarga yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipidana kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KETAPANG
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KETAPANG REGENCY
NUMBER 8 OF 2018
ON
FACILITATION OF PREVENTION AND MITIGATION OF
NARCOTICS, PSYCHOTROPICS AND OTHER ADDICTIVE SUBSTANCES ABUSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KETAPANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the abuse of narcotics, psychotropics and other addictive substances has spread to remote sub-district areas in the Ketapang Regency, so it is necessary to facilitate prevention and mitigation of narcotics, psychotropics and other addictive substances abuse;
that to implement the provisions in Article 4 letter a of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2013 on Facilitation of Prevention of Narcotics Abuse, in an effort to prevent and mitigate narcotics, psychotropics and other addictive substances abuse through the issuance of legal products that are in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c859d48d-0666-4b4b-a48d-1bd9d7e01c8b","actionData","errors"]