Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 12 Tahun 2016

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. Oleh karena itu:

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 menetapkan rencana pembangunan daerah untuk periode lima tahun.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan Substansial:

• RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 tahun (2016-2021) dan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
• RPJMD berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD), disertai kerangka pendanaan indikatif.
• RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD, Renstra PD, instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
• Bupati bertanggung jawab melaksanakan RPJMD dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
• Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh Bupati, meliputi kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
• Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan tahapan penyusunan, peraturan perundang-undangan, terjadi perubahan mendasar (bencana alam, krisis ekonomi, dll.), atau merugikan kepentingan daerah dan nasional.

1. Pada saat RPJMD Tahun 2021-2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

(-)