[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c84842ff-37f4-42a7-bdce-67ee9835cbe2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-09-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pringsewu","place_of_enactment","Pringsewu","theme","PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/NO.08, TLD NO.08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelestarian cagar budaya, baik didarat maupun di air, Pemerintah Kabupaten Pringsewu bertanggung jawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemenfaatan cagar budaya untuk kesejahteraan masyarakat, maka perlu di tetapkan dalam Peraturan Daerah \n 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010\r\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995\r\n \n Peraturan ini mengatur mengenai:\r\n1. Ketentuan umum\r\n2. Kriteria dan penggolongan\r\n3. Pemilikan dan penguasaan\r\n4. Penemuan dan pencarian\r\n5. Pengelolaan register nasional cagar budaya di daerah\r\n6. Pelestarian\r\n7. Pengembangan, pemanfaatan, dan pemulihan\r\n8. Tugas dan wewenang pemerintah daerah\r\n9. Hak, kewajiban dan larangan\r\n10. Insentif dan disinsentif\r\n11. Pendanaan\r\n12. Pembinaan dan pengawasan\r\n13. Sanksi administratif\r\n14. Penyidikan\r\n15. Ketentuan pidana\r\n16. Ketentuan peralihan\r\n17. Ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2017. \n 31 hlm, penjelasan 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pringsewu.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat dengan latar belakang bahwa cagar budaya merupakan aset bangsa yang bernilai tinggi dan perlu dilestarikan. Tujuannya adalah untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya demi kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan cagar budaya, termasuk:

Kriteria dan penggolongan cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan).
Pemilikan dan penguasaan cagar budaya, termasuk hak dan kewajiban pemilik.
Prosedur penemuan dan pencarian cagar budaya.
Pengelolaan register nasional cagar budaya di daerah.
Upaya pelestarian cagar budaya (perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemulihan).
Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan cagar budaya.
Insentif dan disinsentif untuk pelestarian cagar budaya.
Pendanaan untuk pengelolaan cagar budaya.
Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan cagar budaya.

Peraturan ini juga mengatur hak, kewajiban, dan larangan terkait cagar budaya bagi setiap orang atau badan.

","transitional_provisions","1. Setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai atau menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya Daerah, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya Daerah, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya Daerah, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya Daerah wajib mendaftarkan benda, bangunan, struktur atau lokasi tersebut kepada Bupati paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n2. Semua dokumen hasil inventarisasi benda, bangunan, struktur, atau situs Cagar Budaya harus dilakukan pengkajian ulang untuk diproses Penetapan statusnya menjadi Cagar Budaya Daerah paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n3. Pengelolaan Cagar Budaya Daerah yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai benda, bangunan, struktur, atau situs Cagar Budaya Daerah terbukti melakukan Pemugaran atau pembongkaran tanpa IMB dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan IMB, pemulihan Cagar Budaya Daerah, dan/atau denda administratif.\n2. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 49 diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PRINGSEWU
PRINGSEWU REGENCY
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PRINGSEWU REGENCY
NUMBER 03 YEAR 2017
CONCERNING
MANAGEMENT AND PRESERVATION OF
CULTURAL HERITAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PRINGSEWU,

\n\n \n \n

Considering:

that cultural heritage as a cultural asset of the nation has a very high meaning and value in order to understand the behavior and various events in human life in the past, which needs to be preserved as a foundation and guideline in stepping and planning life in the future
that in order to preserve cultural heritage, both on land and in water, the Pringsewu Regency Government is responsible for the regulation, protection, development, and utilization of cultural heritage for the welfare of the community;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c84842ff-37f4-42a7-bdce-67ee9835cbe2","actionData","errors"]