[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c847b3bb-4c84-449d-a2d7-8b45d2968e57","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Poso","place_of_enactment","Poso","theme","Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jasa umum - retribusi
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1, TLD NO.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 sehubungan dengan uji materil atas penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahmaka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda No.7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No.6 Tahun 2015. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perubahan ketentuan Pasal 40 dan 41 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. \n Penjelasan : - hlm. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014.

","scope_and_parties","policy_content","

1. Regulasi yang Diubah: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diubah untuk memperjelas ketentuan mengenai tarif retribusi dan pengukuran tingkat penggunaan jasa.

2. Alasan Perubahan: Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam pengaturan retribusi.

3. Kerangka Baru: Kerangka baru menggantikan ketentuan lama dengan rumus perhitungan tarif retribusi yang lebih jelas dan terperinci, serta pengaturan biaya operasional yang lebih transparan.

4. Ketentuan Peralihan: Tidak ada ketentuan peralihan yang diatur secara khusus dalam peraturan ini.

5. Dampak pada Kewajiban Kepatuhan: Pengelola menara telekomunikasi harus menyesuaikan diri dengan tarif dan perhitungan baru yang ditetapkan dalam peraturan ini.

6. Tanggal Efektif: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

","transitional_provisions","

Tidak Ada

","sanctions","

Tidak Ada sanksi yang diatur secara khusus dalam peraturan ini. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan retribusi dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[104,110],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERDA Kab. Poso No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/30723/perda-kab-poso-no-6-tahun-2013","2f536304-6907-49c5-a375-624c69b0117a",{"_105":111,"_107":112,"_36":113},"PERDA Kab. Poso No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/30742/perda-kab-poso-no-7-tahun-2011","8c3cc15d-49b1-4490-a1c5-1acce0d4289b","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF POSO

CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF POSO REGENCY

NUMBER 1 OF 2017

ABOUT

THIRD AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 7 OF 2011\nCONCERNING GENERAL SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF POSO,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=c847b3bb-4c84-449d-a2d7-8b45d2968e57","actionData","errors"]