[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8476ffc-5bae-4bf6-9143-09cf819d8f90","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tempat Parkir","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007","number","7","year","2007","published_date","2007-10-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Magelang","place_of_enactment","Magelang","theme","Pengelolaan Tempat Parkir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan tempat parkir
2007
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2007/No.9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Tempat Parkir
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka terciptanya kenyamanan, ketertiban, keamanan dan kelancaran arus lalu lintas maka perlu penempatan parkir pada tempat yang telah ditentukan \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1993 \n Peraturan daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR; LOKASI TEMPAT PARKIR; JENIS TEMPAT PARKIR; KARCIS PARKIR; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN LAIN-LAIN; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2007. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kenyamanan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran arus lalu lintas melalui pengaturan dan penataan tempat parkir. Kewenangan pengelolaan tempat parkir berada pada Pemerintah Daerah, namun dapat dikerjasamakan dengan pihak perorangan atau badan. Untuk mengelola tempat parkir, perorangan atau badan wajib memperoleh izin dari Walikota, dengan pengecualian untuk izin parkir insidentil yang berlaku sesuai kegiatan.

Penyelenggara tempat parkir memiliki hak untuk mengelola tempat parkir sesuai lokasi dan jangka waktu yang ditetapkan, menarik retribusi parkir sesuai ketentuan, dan menarik sewa parkir di luar badan jalan dengan batasan tertentu. Mereka juga berkewajiban memberikan pelayanan, menata kendaraan, menjaga ketertiban dan keamanan, menggunakan karcis yang telah diporforasi, menyediakan sarana dan prasarana, menerima pembayaran retribusi, serta menyetorkan hasil retribusi dan pajak parkir ke Kas Daerah.

Lokasi tempat parkir ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan rencana tata ruang, keselamatan lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan pengguna. Jenis tempat parkir dibedakan menjadi tempat parkir umum, tempat khusus parkir, tempat parkir insidentil, dan tempat parkir di luar badan jalan. Setiap kendaraan yang menggunakan tempat parkir dikenakan retribusi atau sewa parkir. Pengadaan karcis parkir dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan karcis harus memenuhi standar teknis pengamanan.

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan perparkiran dan Walikota melakukan pembinaan teknis. Izin pengelolaan parkir dapat dicabut jika terjadi pelanggaran atau pencemaran lingkungan setelah melalui proses peringatan tertulis dan pembekuan izin.

","transitional_provisions","1. Pengelola Tempat Parkir yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini masih tetap mengelola tempat parkir sampai dengan masa berlakunya habis.\n2. Pengelola Tempat Parkir diluar Badan Jalan yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin kepada Walikota berdasarkan Perarturan Daerah Ini.","sanctions","Izin pengelolaan Parkir dapat dicabut apabila:\na. Pemegang izin melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;\nb. Dalam penyelenggaraannya mengakibatkan pencemaran lingkungan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAGELANG CITY GOVERNMENT
MAGELANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 7 OF 2007
CONCERNING
PARKING AREA MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAGELANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to create comfort, order, security and smooth traffic flow, it is necessary to place parking in designated areas, \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Magelang City Regional Regulation regarding Parking Area Management, \n \n
In view of:	\n \n Law Number 17 of 1950 concerning the Establishment of Small City Regions within the Provinces of East Java, Central Java and West Java, \n Law Number 14 of 1992 concerning Road Traffic and Transport (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1992 Number 49, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3480); \n Law Number 10 of 2004

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8476ffc-5bae-4bf6-9143-09cf819d8f90","actionData","errors"]