[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8432174-1db8-43b0-a160-902f92d52d69","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Akomodasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2015","number","13","year","2015","published_date","2015-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pangandaran","place_of_enactment","Parigi","theme","Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Akomodasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Usaha Penyediaan Akomodasi - penyelenggaraan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2015/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Akomodasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata perlu mengembangkan daya tarik wisata yang sesuai nilai budaya, kharakteristik lokal dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat; bahwa pengembangan pariwisata perlu dukungan akomodasi pariwisata yang memadai untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada para wisatwan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Akomodasi; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi, ketenagakerjaan, laporan tingkat hunian, perizinan, permodalan dan bentuk usaha, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. \n 14 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daya tarik wisata Kabupaten Pangandaran melalui dukungan akomodasi pariwisata yang memadai. Kebijakan ini mengatur penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi, yang meliputi hotel, motel, losmen, resor wisata, hunian wisata, karavan, vila, pondok wisata, wisma, dan akomodasi lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengklasifikasikan hotel menjadi hotel bintang (1-5) dan hotel melati (1-3), dengan persyaratan fisik, operasional manajemen, dan pelayanan yang berbeda. Usaha hotel harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dapat beroperasi di bangunan milik sendiri atau kerjasama. Pengusaha hotel wajib memasang papan nama yang jelas, menyediakan tempat penjualan produk Usaha Kecil Menengah (UKM) bercirikan budaya daerah, dan menampilkan kesenian daerah secara periodik.

Setiap usaha hotel harus memenuhi persyaratan dasar (izin tetap usaha hotel, sertifikat kelayakan fasilitas dan peralatan, sertifikat kelayakan hygiene dan sanitasi) dan teknis operasional (penyediaan kantor depan, kamar tamu, ruang makan, lahan parkir, dan petugas keamanan). Usaha hotel baru harus mengajukan klasifikasi hotel selambat-lambatnya 1 tahun setelah beroperasi, dan melaksanakan reklasifikasi setiap 3 tahun.

Usaha penyedia akomodasi selain hotel harus memenuhi persyaratan fisik, teknis, dan lingkungan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan. Setiap tenaga kerja usaha penyedia akomodasi harus memiliki standar ketenagakerjaan dan sertifikasi profesi kepariwisataan.

Pengusaha penyedia akomodasi wajib menyampaikan laporan tingkat hunian kamar bulanan dan laporan kegiatan usaha tahunan kepada Kepala Dinas. Penyelenggaraan usaha penyedia akomodasi dikenakan pajak daerah dan wajib melaksanakan Online System Informasi pembayaran pajak. Penyelenggaraan usaha penyedia akomodasi wajib menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, kenyamanan tamu, memelihara lingkungan, menjalin hubungan sosial yang harmonis, mencegah dampak sosial yang merugikan, memberikan kesempatan beribadah kepada karyawan, dan membayar pajak daerah.

Larangan:

Penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi dilarang memanfaatkan tempat kegiatan untuk perbuatan asusila, peredaran narkoba, membawa senjata api, menggunakan tenaga kerja di bawah umur, dan menggunakan tenaga kerja asing tanpa izin.

","transitional_provisions","1. ITUP yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daraeh ini.\n2. Tanda DU ITUP yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir jangka waktunya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (4), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian usaha, pencabutan ITUP, dan pencabutan penghargaan Adikarya Wisata.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 11 dan Pasal 14 diancam dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PANGANDARAN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PANGANDARAN REGENCY
NUMBER 13 OF 2015
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF ACCOMMODATION PROVISION BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Pangandaran Regency as a tourist destination needs to develop tourist attractions that are in accordance with cultural values, local characteristics and socio-economic development of the community;
that tourism development requires adequate tourism accommodation support to provide services and comfort to tourists;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Accommodation Provision Business.

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 10 of 2009

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8432174-1db8-43b0-a160-902f92d52d69","actionData","errors"]