Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2015

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daya tarik wisata Kabupaten Pangandaran melalui dukungan akomodasi pariwisata yang memadai. Kebijakan ini mengatur penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi, yang meliputi hotel, motel, losmen, resor wisata, hunian wisata, karavan, vila, pondok wisata, wisma, dan akomodasi lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengklasifikasikan hotel menjadi hotel bintang (1-5) dan hotel melati (1-3), dengan persyaratan fisik, operasional manajemen, dan pelayanan yang berbeda. Usaha hotel harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dapat beroperasi di bangunan milik sendiri atau kerjasama. Pengusaha hotel wajib memasang papan nama yang jelas, menyediakan tempat penjualan produk Usaha Kecil Menengah (UKM) bercirikan budaya daerah, dan menampilkan kesenian daerah secara periodik.

Setiap usaha hotel harus memenuhi persyaratan dasar (izin tetap usaha hotel, sertifikat kelayakan fasilitas dan peralatan, sertifikat kelayakan hygiene dan sanitasi) dan teknis operasional (penyediaan kantor depan, kamar tamu, ruang makan, lahan parkir, dan petugas keamanan). Usaha hotel baru harus mengajukan klasifikasi hotel selambat-lambatnya 1 tahun setelah beroperasi, dan melaksanakan reklasifikasi setiap 3 tahun.

Usaha penyedia akomodasi selain hotel harus memenuhi persyaratan fisik, teknis, dan lingkungan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan. Setiap tenaga kerja usaha penyedia akomodasi harus memiliki standar ketenagakerjaan dan sertifikasi profesi kepariwisataan.

Pengusaha penyedia akomodasi wajib menyampaikan laporan tingkat hunian kamar bulanan dan laporan kegiatan usaha tahunan kepada Kepala Dinas. Penyelenggaraan usaha penyedia akomodasi dikenakan pajak daerah dan wajib melaksanakan Online System Informasi pembayaran pajak. Penyelenggaraan usaha penyedia akomodasi wajib menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, kenyamanan tamu, memelihara lingkungan, menjalin hubungan sosial yang harmonis, mencegah dampak sosial yang merugikan, memberikan kesempatan beribadah kepada karyawan, dan membayar pajak daerah.

Larangan:

Penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi dilarang memanfaatkan tempat kegiatan untuk perbuatan asusila, peredaran narkoba, membawa senjata api, menggunakan tenaga kerja di bawah umur, dan menggunakan tenaga kerja asing tanpa izin.

1. ITUP yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daraeh ini. 2. Tanda DU ITUP yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir jangka waktunya.

1. Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (4), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian usaha, pencabutan ITUP, dan pencabutan penghargaan Adikarya Wisata. 2. Pelanggaran terhadap Pasal 11 dan Pasal 14 diancam dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000.