[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8367b0a-de20-4604-9fcc-79354ff4b36b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009","number","9","year","2009","published_date","2009-10-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi dan tata kerja - bpbd
2009
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD. 2009 (9): 26 Hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18\r\nUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007\r\ntentang Penanggulangan Bencana dan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n46 Tahun 2008 tentang Pedoman\r\nOrganisasi dan Tata Kerja Badan\r\nPenanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Kepala Badan Nasional\r\nPenanggulangan Bencana Nomor 3\r\nTahun 2008 tentang Pedoman\r\nPembentukan Badan Penanggulangan\r\nBencana Daerah, Pemerintah Daerah\r\nmembentuk Badan Penanggulangan\r\nBencana Daerah; \r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud pada huruf a,\r\nperlu ditetapkan Peraturan Daerah\r\nProvinsi Jawa Barat tentang Organisasi\r\ndan Tata Kerja Badan Penanggulangan\r\nBencana Daerah Provinsi Jawa Barat; \n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun\r\n2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun\r\n2008 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n46 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional\r\nPenanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008.\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan dan tujuan BPBD, kedudukan, tugas pokok dan fungsi BPBD, organisasi, tata kerja, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2009. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, \r\nmaka Peraturan Gubernur Jawa Barat \r\nNomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi \r\ndan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksana\r\nPenanggulangan Bencana Provinsi Jawa\r\nBarat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 99 Seri E) \n 26 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 99 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat untuk menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi. BPBD Provinsi bertugas menetapkan pedoman, standardisasi, prosedur tetap, menyusun sistem data dan informasi kebencanaan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana, serta melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BPBD Provinsi memiliki fungsi perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Susunan organisasi BPBD Provinsi terdiri dari Kepala (ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah), Unsur Pengarah (Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Masyarakat Profesional), Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Satuan Tugas).

Unsur Pengarah bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Provinsi. Unsur Pelaksana bertugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Pembiayaan BPBD Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber lainnya yang sah.

","transitional_provisions","1. Unsur Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2009, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat dan/atau berfungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, BPBD Provinsi menggunakan pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 99 Seri E)","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NO. 9
2009
SERIES. E

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER: 9 YEAR 2009

ABOUT
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF THE REGIONAL DISASTER
MANAGEMENT AGENCY OF WEST JAVA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 18 of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 46 of 2008 concerning Guidelines for the Organization and Work Procedure of the Regional Disaster Management Agency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of West Java Province concerning the Organization and Work Procedure of the Regional Disaster Management Agency of West Java Province;

In view of:

Law Number 11 of 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8367b0a-de20-4604-9fcc-79354ff4b36b","actionData","errors"]