[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8290b0b-1859-45c1-bf22-7203999fe7ab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 05 Tahun 2016","number","05","year","2016","published_date","2016-06-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serang","place_of_enactment","Ciruas","theme","Pembentukan Produk Hukum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan-produk-hukum-daerah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2016/NO.05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka tertib admintrasi dan untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang, perlu diganti dan dilakukan penyesuain dengan pengaturan kembali \n Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP omor 16 Tahun 2010; Perpres Nomor 87 Tahun 2014 \n 1. Ketentuan Umum; 2. Produk Hukum Daerah; 3. Pembentukan Peraturan Daerah; 4. Perencanaan Peraturan Daerah; 5. Penyusunan Peraturan Daerah; 6. Pembentukan Peraturan Bupati Dan Peraturan Bersama Kepala Daerah; 7. Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan; 8. Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Autentifikasi Dan Penggadaan; 9. Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah; 10. Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Lain-Lain; 11. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2016. \n 25 halaman, \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi dan kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum daerah. Latar belakangnya adalah kebutuhan akan pedoman yang pasti, baku, dan standar dalam pembentukan produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 karena adanya perubahan regulasi di tingkat pusat, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Jenis Produk Hukum Daerah:** Peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan bersama kepala daerah, dan peraturan DPRD, serta penetapan berupa keputusan bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.\n2. **Asas Pembentukan Perda:** Kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.\n3. **Materi Muatan Perda:** Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, materi muatan lokal, dan kondisi khusus daerah.\n4. **Perencanaan Perda:** Penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda) yang terencana, terpadu, dan sistematis.\n5. **Penyusunan Perda:** Proses penyusunan Raperda yang dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah, disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.\n6. **Pembahasan Perda:** Melalui dua tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II, untuk mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.\n7. **Penyebarluasan:** Dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda hingga pengundangan Perda.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.\n2. Dapat memuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n3. Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.\n4. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SERANG
BANTEN PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF SERANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
ON
FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to orderly administration and to ensure legal certainty over the formation of regional legal products, guidelines are needed based on definite, standard ways and methods so that they do not conflict with higher laws and regulations, public interest and/or morality;
that with the enactment of the Minister of Home Affairs Regulation Number 80 of 2015 concerning the Formation of Regional Legal Products, the Regional Regulation of Serang Regency Number 9 of 2013 concerning the Formation of Regional Legal Products of Serang Regency, needs to be replaced and adjusted with re-arrangement;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8290b0b-1859-45c1-bf22-7203999fe7ab","actionData","errors"]