[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8130884-4238-4ed8-b6d4-1b7f3bd319cd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-11-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan","place_of_enactment","Manna","theme","Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan-hukum-masyarakat-miskin
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: \r\na. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; b. bahwa untuk menjamin akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu memfasilitasi adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bengkulu Selatan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Drt 4/1956; UU 9/1967; UU 8/1981; Uu 2/1986; UU 5/1986; UU 28/1999; UU 18/2003; UU 25/2009; UU 12/2011; UU 16/2011; UU 23/2014; PP 42/2013; PermenKumham 3/2013; dan Permendagri 80/2015. \n Materi Pokok: Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara yang terdiri dari litigasi dan non litigasi. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:\r\na. berbadan hukum;\r\nb. terakreditasi;\r\nc. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap\r\n d. memiliki pengurus; dan\r\ne. memiliki Program Bantuan Hukum. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2016. \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta untuk memfasilitasi akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum bagi masyarakat miskin.

Ketentuan Substansial:

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin hak Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara, menjamin penyelenggaraan bantuan hukum secara merata, dan mewujudkan tepat sasaran pemberian dana bantuan hukum dari APBD. Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi.

Hak dan Kewajiban:

Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, menerima APBD, mengeluarkan pendapat dalam membela perkara, mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah, dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Mereka berkewajiban menandatangani Surat Kuasa Khusus, memberikan bantuan hukum sampai perkara selesai, menjaga kerahasiaan informasi, melaporkan proses pemberian bantuan hukum, dan melaporkan penggunaan dana bantuan hukum.

Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sampai masalahnya selesai, mendapatkan bantuan hukum sesuai standar, dan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan bantuan hukum. Mereka berkewajiban membuat Surat Kuasa Khusus, menyampaikan informasi perkara secara benar, dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH BENGKULU
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH BENGKULU REGENCY
NUMBER 05 YEAR 2016
CONCERNING
LEGAL AID FOR IMPORVERISHED COMMUNITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH BENGKULU,

\n\n \n \n

Considering:

that the state guarantees the constitutional right of everyone to obtain recognition, guarantees, protection, and fair legal certainty as well as equal treatment before the law as a means of protecting human rights;
that to guarantee access to justice and equality before the law, the South Bengkulu Regency Government needs to facilitate legal aid for impoverished communities in South Bengkulu Regency;
that to implement Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, it is necessary to regulate the provision of legal aid for impoverished communities in South Bengkulu;
that based on the considerations as referred to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8130884-4238-4ed8-b6d4-1b7f3bd319cd","actionData","errors"]