[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8071ca2-e4a3-4204-9aca-e3db8c591890","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Fakfak Nomor 6 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Fak-Fak Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-08-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Fakfak","place_of_enactment","Fakfak","theme","PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. No. 2021/06, TLD. No. 029, LL Kab Fakfak: 35 hal
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa perkembangan daerah Kabupaten Fakfak yang semakin pesat juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir di Daerah. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran dankeselamatan lalulintas, maka penyelenggaraan perparkiran perlu dilakukan secara terencana dan terpadu. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020. \n Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Perparkiran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2016, Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2020, Nomor 05).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perparkiran, mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor.

Ketentuan Substansial:

Bupati berwenang melakukan pengaturan tentang penyelenggaraan perparkiran di Daerah dan dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak. Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan tempat parkir di dalam dan di luar Ruang Milik Jalan, dapat bekerja sama dengan pihak lain. Penyelenggaraan parkir di dalam Ruang Milik Jalan dilaksanakan dalam bentuk Parkir TJU (Tepi Jalan Umum) oleh petugas parkir yang ditunjuk. Lokasi Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan ditetapkan oleh Bupati melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan, dengan persyaratan tertentu seperti memiliki minimal 2 lajur per arah dan menjamin keselamatan lalu lintas.

Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh pihak selain Pemerintah Daerah hanya dapat dilaksanakan di luar Ruang Milik Jalan berupa taman parkir dan/atau gedung parkir setelah memperoleh izin dari Bupati. Setiap bangunan umum wajib dilengkapi dengan tempat parkir berdasarkan standar kebutuhan tempat parkir, atau dapat diusahakan secara kolektif dengan bangunan lain yang berdekatan.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Penyelenggara Tempat Parkir wajib menyediakan tempat parkir sesuai standar teknis, melengkapi fasilitas parkir, memastikan keamanan kendaraan, dan mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan. Pengguna jasa parkir wajib membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dan meminta karcis parkir.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pihak yang menyelenggarakan parkir di luar ruang milik jalan yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan/atau transportasi umum yang berupa taman parkir/gedung parkir.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 25, Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, penutupan lokasi, dan/atau denda.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (2) dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF FAKFAK
WEST PAPUA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF FAKFAK REGENCY
NUMBER 6 OF 2021
ABOUT
PARKING MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF FAKFAK,

Considering:

that the rapid development of the Fakfak Regency is also followed by the increasing number of motor vehicles, which results in an increasing need for parking service in the Region;
that in order to improve public services in the field of parking and to realize orderliness, security, smoothness and safety of road traffic and transport, parking management needs to be carried out in a planned and integrated manner;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Parking Management;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1969 concerning the Establishment of the Autonomous Province of West

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8071ca2-e4a3-4204-9aca-e3db8c591890","actionData","errors"]