[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c805c0ef-7ca5-40e7-ae35-c39300cb1256","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-03-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bogor","place_of_enactment","Bogor","theme","BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2016/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bogor. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlunya bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, menjamin perlindungan atas hak asasi manusia, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, dan menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan bantuan hukum, termasuk penyusunan kebijakan, pengelolaan anggaran, dan pembinaan paralegal.
Tugas dan wewenang Pemerintah Desa dalam pengumpulan data masyarakat miskin yang menghadapi perkara hukum dan fasilitasi paralegal.
Persyaratan bagi Pemberi Bantuan Hukum, yaitu harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum.
Persyaratan bagi calon Penerima Bantuan Hukum, yaitu mengajukan permohonan tertulis, menyerahkan dokumen perkara, dan melampirkan surat keterangan keluarga miskin.
Hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum.
Tata cara pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi.
Pengajuan dan penyaluran anggaran bantuan hukum.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan Pasal 30, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pemberian anggaran Bantuan Hukum dan dilaporkan kepada lembaga yang menaungi advokat dan Kementerian Hukum dan HAM.\n2. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 31, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY
NUMBER : 10
YEAR : 2016

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 10 OF 2016
ON
LEGAL AID FOR IMPOVERISHED COMMUNITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

Considering :

that the state guarantees the constitutional right of everyone to obtain recognition, guarantees, protection, and just legal certainty as well as equal treatment before the law as a means of protecting human rights;
that the powerlessness of impoverished communities in facing legal problems needs to receive legal aid to provide recognition, guarantees, and legal certainty to impoverished communities facing legal problems;
that based on the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Article 19 paragraph (3) of Government Regulation Number 42 of 2013 concerning Requirements and Procedures for Providing Legal Aid and Distributing Legal Aid Funds, the Region may

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c805c0ef-7ca5-40e7-ae35-c39300cb1256","actionData","errors"]