[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7e04e80-ad5a-4b29-8c43-65c7019182cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014","number","44","year","2014","published_date","2014-10-16","effective_date","2014-11-18","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 44, BN.2014/No.1806, jdih.menpan.go.id: 28 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) sebagai bagian dari upaya pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pengelolaan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Jabatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi di bidang tersebut.

Ketentuan Substansial:

Jabatan Fungsional PELP termasuk dalam rumpun hayati dan berkedudukan sebagai pejabat fungsional di instansi pusat dan daerah yang bertugas mengelola wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebagai instansi pembina jabatan fungsional ini, dengan tugas menyusun petunjuk teknis, pedoman formasi, standar kompetensi, kurikulum pelatihan, serta melakukan sosialisasi, uji kompetensi, dan monitoring evaluasi.

Jenjang jabatan PELP terdiri dari Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama. Tugas pokok PELP adalah melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, yang mencakup berbagai hasil kerja seperti peta tematik, rekomendasi teknis rencana zonasi, basis data risiko bencana, rekomendasi teknis upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta rekomendasi teknis pemberian izin lokasi dan pengelolaan.

PNS yang menduduki jabatan PELP harus menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap tahun, yang dinilai berdasarkan kinerja. Penilaian kinerja dilakukan secara objektif dan transparan, dengan melibatkan Tim Penilai Kinerja Instansi. Kenaikan pangkat dan jabatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan ketersediaan formasi dan hasil uji kompetensi.

Pengangkatan pertama dalam jabatan PELP mensyaratkan ijazah minimal S1/D-IV di bidang terkait, pangkat minimal Penata Muda (III/a), lulus diklat fungsional, dan nilai kinerja minimal baik. Pengangkatan dari jabatan lain dapat dipertimbangkan dengan syarat tertentu, termasuk pengalaman di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil minimal 2 tahun.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permen PAN & RB No. 41 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202174/permen-pan-rb-no-41-tahun-2021","698e0282-7088-49bc-8832-c622329b2f5f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER
OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 44 OF 2014

ABOUT
FUNCTIONAL POSITION OF MARINE AND COASTAL ECOSYSTEM MANAGER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to develop professionalism of
Civil Servants in carrying out their duties in
the field of marine, coastal and small island ecosystem management and to improve organizational performance,
it is necessary to establish a functional position of Marine and Coastal Ecosystem Manager;
that based on the considerations as
referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the
Minister of State Apparatus Utilization and Reform
Bureaucracy of the Republic of Indonesia concerning the Functional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7e04e80-ad5a-4b29-8c43-65c7019182cc","actionData","errors"]