[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7dd848e-22a9-4ede-8812-908926013ab8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014","number","11","year","2014","published_date","2014-05-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Pengelolaan Aset Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan - aset - desa
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2014/11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa Aset Desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pengelolaan Aset Desa yang berdayaguna dan berhasilguna;\r\nbahwa pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan Desa;\r\nbahwa berdasarkan Pasal 115 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Aset Desa; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\nUndang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-\r\nUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 \r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2007\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor17 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, jenis aset, pemdapataan aset desa, pengelolaan dan pemanfaatan aset desa, pelpssan aset desa unutk kepentingan umum, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2014. \n 50 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pendapatan desa melalui pengelolaan aset yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel. Pengelolaan aset desa meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Aset desa terdiri dari tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, dan lain-lain aset yang diperoleh dari APBN/APBD/APBDes, hibah, perjanjian/kontrak, kerjasama desa, atau perolehan lain yang sah. Aset desa harus didata dan disertifikasi atas nama desa. Pemanfaatan aset desa dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, dan bangun guna serah, yang hasilnya merupakan pendapatan desa dan wajib disetorkan ke rekening desa.

Pelepasan aset desa berupa tanah hanya diperbolehkan untuk kepentingan umum setelah mendapat ganti rugi yang sesuai dan persetujuan BPD serta izin tertulis dari Bupati dan Gubernur. Kepala Desa dilarang memperjualbelikan aset desa tanpa izin. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa, yang dapat didelegasikan kepada SKPD. Biaya pengelolaan aset desa dibebankan pada APBDes.

","transitional_provisions","1. Perjanjian Pemanfaatan Aset Desa yang telah dilakukan Pemerintah Desa dengan pihak ketiga sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sampai dengan jangka waktu perjanjian berakhir.\n2. Terhadap:\na. perpanjangan perjanjian Pemanfaatan Aset Desa yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimanadimaksud pada ayat (1); dan\nb. perjanjian pemanfaatan aset desa yang telah dilakukan tanpa ditetapkan masa berlakunya;\nPemerintah Desa wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini.","sanctions","1. Kepala Desa yang melepaskan hak kepemilikan tanah desa tanpa persetujuan dari BPD dan izin tertulis dari Bupati dan Gubernur diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.\n3. Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 28, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANDUNG REGENCY
NUMBER 11 YEAR 2014

REGIONAL REGULATION
BANDUNG REGENCY
NUMBER 11 YEAR 2014
CONCERNING VILLAGE ASSET MANAGEMENT

Legal Section
Setda Kabupaten Bandung
Year 2014

REGENT OF BANDUNG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 11 YEAR 2014
CONCERNING
VILLAGE ASSET MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG,

Considering:

that Village Assets are an important element in the implementation of village governance, which needs to be managed in an orderly manner to achieve efficient and effective Village Asset management;
that Village Asset management is carried out to improve the welfare and living standards of the village community and increase Village income;
that based on Article 115 letter g of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, in the context of guidance and supervision to village governance, the Regional Government oversees the management of village \nkeuangan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7dd848e-22a9-4ede-8812-908926013ab8","actionData","errors"]