[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7db9d39-7de3-4b66-bced-2ade31d47d06","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjar Nomor 65 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjar Nomor 65 Tahun 2024","number","65","year","2024","published_date","2024-11-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak - Retribusi Daerah - Tata Cara - Pengalokasian Bagian
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 65, BD.2024 (65) : 7 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan \r\nayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang \r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 \r\ntentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir \r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang \r\nPerubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun \r\n2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor \r\n6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali \r\nKota tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak \r\ndan Retribusi Daerah Kepada Desa;\r\n \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2023; \n Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan rertibusi daerah kepada desa dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang penganggaran, alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, penyaluran dan pertanggungjawaban. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2024. \n 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai desa. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur tata cara penganggaran, perhitungan, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (BHPRD) kepada pemerintah desa. Dalam aspek penganggaran, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) bertanggung jawab menghitung perkiraan dana BHPRD sebesar 10% dari target pendapatan pajak dan retribusi daerah, yang kemudian dimuat dalam APBD. Jika terdapat selisih antara target dan realisasi pendapatan, maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya. Alokasi BHPRD kepada desa dibagi dengan komposisi 60% secara merata kepada seluruh desa dan 40% secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masing-masing desa. Penyaluran dana dilakukan setiap bulan melalui mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) berdasarkan laporan realisasi penerimaan, dengan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF BANJAR
PROVINCE OF WEST JAVA
REGULATION OF THE MAYOR OF BANJAR
NUMBER 65 OF 2024
ON
PROCEDURES FOR THE ALLOCATION OF A PORTION OF REGIONAL TAX AND REGIONAL SERVICE FEE REVENUE TO VILLAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

Considering :

that to implement the provisions of Article 97 paragraphs (3) and (4) of Government Regulation Number 43 of 2014 on the Implementing Regulation of Law Number 6 of 2014 on Villages as amended several times, most recently by Government Regulation Number 11 of 2019 on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7db9d39-7de3-4b66-bced-2ade31d47d06","actionData","errors"]