[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7da4436-4407-4542-8699-9ab1311e1273","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024","short_title","Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-12-19","effective_date","2023-12-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","23a7d5cf-f512-4ae3-a467-9b28d1e989f5","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal","short_name","Peraturan BKPM","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Badan Koordinasi Penanaman Modal","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanamanmodal-JUKNIS-DAK
2023
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal NO. 2, BN.2023 (1015)/128 hlm
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal TENTANG Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa ketentuan mengenai petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik fasilitasi penanaman\tmodal telah diatur dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal;\r\nb.\tbahwa untuk mendukung pencapaian target realisasi penanaman\t\t modal dan peningkatan realisasi penanaman\t\t\tmodal yang berkualitas serta menyesuaikan\t\t\t\tdengan perubahan kebijakan pengalokasian\t\t\tdana alokasi khusus nonfisik penanaman\t\tmodal, perubahan jumlah daerah penerima, dan perubahan substansi kegiatan, sehingga Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman\tModal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal perlu diganti;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\tdalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang\r\nHubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi , Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian\tAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal\r\nNomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi\r\nPenanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal \r\n\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kegiatan DAK nonfisik, pengelolaan, pembinaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023. \n Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 128 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024. Tujuan dari DAK Nonfisik ini adalah untuk meningkatkan capaian target realisasi penanaman modal di provinsi dan kabupaten/kota, meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan pemahaman Pelaku Usaha mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, dan meningkatkan pemerataan realisasi investasi melalui penyusunan peta potensi investasi provinsi.

Kegiatan yang didanai oleh DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal meliputi pengawasan Penanaman Modal, bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, dan penyusunan peta potensi investasi provinsi. Pengelolaan DAK Nonfisik meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan DAK Nonfisik ke dalam APBD dan memprioritaskan urusan Penanaman Modal. Pelaporan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan melalui aplikasi Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus (SIDAK).

Kementerian Investasi/BKPM melakukan pembinaan kepada DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Nonfisik, yang dapat dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, koordinasi, dan/atau sosialisasi.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2023 tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF INVESTMENT /
HEAD OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA

SALINAN

REGULATION OF THE MINISTER OF INVESTMENT/
HEAD OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2023
ON
TECHNICAL GUIDELINES FOR THE USE OF NON-PHYSICAL SPECIAL ALLOCATION FUNDS
FOR INVESTMENT FACILITATION FOR FISCAL YEAR 2024

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF INVESTMENT/
HEAD OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the provisions regarding technical guidelines for the use of non-physical special allocation funds for investment facilitation have been regulated in Regulation of the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board Number 3 of 2022 concerning Technical Guidelines for the Use of Non-Physical Special Allocation Funds for Investment Facilitation;
that to support the achievement of investment realization targets and improve the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7da4436-4407-4542-8699-9ab1311e1273","actionData","errors"]