[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7d04799-8348-4ce7-91ac-cd85da589f1e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Dilarang Merokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","2015-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Malinau","place_of_enactment","Malinau Kota","theme","Kawasan Dilarang Merokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DILARANG MEROKOK – KAWASAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2015/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Dilarang Merokok
ABSTRAK:	\n \n Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Untuk udara yang sehat dan bersih hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Kawasan Dilarang Merokok. \n UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 19 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perdakab Malinau No. 1 Tahun 2008; Perdakab Malinau No. 4 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Kawasan Dilarang Merokok dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Tujuan dan Sasaran. Bab 3: Pimpinan Dan Atau Penanggung Jawab. Bab 4: Kawasan Dilarang Merokok. Bab 5: Penandaan. Bab 6: Tempat Khusus/Kawasan Merokok. Bab 7: Peran Serta Masyarakat. Bab VIII: Pembinaan dan Pengawasan. Bab IX: Sanksi. Bab 10: Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Dilarang Merokok bertujuan untuk:

Menurunkan angka kesakitan dan kematian dengan mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
Meningkatkan produktivitas kerja.
Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih.
Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
Mewujudkan generasi muda yang sehat.

Peraturan ini mengatur kewajiban pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok, termasuk tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, dan angkutan umum. Mereka wajib menetapkan kawasan dilarang merokok, memasang larangan merokok, serta memberikan contoh dan teladan. Peraturan ini juga mengatur mengenai penandaan kawasan dilarang merokok dan persyaratan tempat khusus merokok.

\n","transitional_provisions","sanctions","Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok yang membiarkan orang merokok di kawasan tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:\n

Teguran lisan.
Peringatan tertulis.
Penghentian sementara kegiatan atau usaha.
Pencabutan izin.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MALINAU
THE PROVINCE OF NORTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF MALINAU REGENCY
NUMBER 8 OF 2015
ON
NO SMOKING AREA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MALINAU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that cigarettes are one of the addictive substances which, if used, can result in health hazards for individuals and the community, both as active and passive smokers, therefore protection against the dangers of cigarettes to health is needed in a comprehensive, integrated and sustainable manner;
that for healthy and clean air is a right for everyone, it is necessary to have awareness, willingness, and ability of the community to prevent the impact of cigarette use both directly and indirectly on health, in order to realize the optimal degree of public health;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7d04799-8348-4ce7-91ac-cd85da589f1e","actionData","errors"]