[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7cdf1c5-09ca-4124-a933-960136cdd858","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai No. 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-11-10","effective_date","2014-11-17","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sinjai","place_of_enactment","Sinjai","theme","Analisis Dampak Lalu Lintas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lalu lintas
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8, TLD NO.69
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:	\n \n Pelaksanaan suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; untuk mencegah gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat dan berkesinambungan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan \r\n3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan \r\n4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan \r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan \r\n 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.\r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2014. \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. Andalalin wajib dilakukan untuk setiap rencana pembangunan yang berpotensi menimbulkan gangguan tersebut, baik pembangunan baru, pengembangan, maupun peningkatan kepadatan.

\n\n

Peraturan ini mengatur bahwa pengembang atau pembangun wajib melakukan Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan bersertifikat. Hasil Andalalin menjadi persyaratan untuk memperoleh izin lokasi, izin mendirikan bangunan, atau izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus. Dokumen hasil Andalalin minimal memuat analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas, simulasi kinerja lalu lintas, rekomendasi penanganan dampak, tanggung jawab pemerintah daerah dan pengembang, rencana pemantauan dan evaluasi, serta gambaran umum lokasi.

\n\n

Pemerintah Daerah melalui Tim Analisis Dampak Lalu Lintas melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin. Tim ini bertugas menilai kelayakan rekomendasi, melakukan koordinasi antar instansi, memberikan pertimbangan metodologi, dan memberikan pertimbangan tentang pengaturan lalu lintas. Bupati atau Kepala Dinas yang dilimpahkan wewenang memberikan persetujuan terhadap Andalalin jika telah memenuhi persyaratan. Pengembang wajib membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban dalam dokumen Andalalin sebelum dan selama operasional pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur.

","transitional_provisions","1. Setiap pengembang atau pembangun yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, yang sudah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dan sedang melaksanakan pembangunan, apabila terjadi perubahan site plan, pengembang atau pembangun harus membuat dan mendapatkan persetujuan dokumen hasil Andalalin.","sanctions","1. Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penghentian sementara kegiatan, pembatalan izin, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perda Kab. Sinjai No. 9 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/336106/perda-kab-sinjai-no-9-tahun-2022","240f1e6a-e9a0-424d-8d76-83272b9c3b61","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SINJAI
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SINJAI REGENCY
NUMBER 8 YEAR 2014
ABOUT
TRAFFIC IMPACT ANALYSIS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SINJAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the implementation of a development of activity centers, settlements and infrastructure potentially causes disruption to the security, safety, order and road traffic and transport flow;
that to prevent disruption to the security, safety, order and road traffic and transport flow, an effective, accurate and sustainable traffic impact analysis is required;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding Traffic Impact Analysis;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 29 of 1959 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7cdf1c5-09ca-4124-a933-960136cdd858","actionData","errors"]