[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7c864d8-250f-4dee-87c2-abdcf7ca34bc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Baubau Nomor 28 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 28 Tahun 2003","number","28","year","2003","published_date","2003-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Baubau","place_of_enactment","Baubau","theme","Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - penggilingan - padi
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD. 2003/ NO. 28
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa perusahaan penggilingan padi, telah berkembang dengan pesat baik yang diusahakan oleh perorangan maupun badan usaha, maka perlu diadakan penataan dan pembinaan terhadap perusahan dimaksud. Bahwa untuk tertibnya pengelolaan Retribusi Penggilingan Padi sebagai salah satu sumber penerimaan melalui sektor Retribusi dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya tarif Retribusi Penggilingan Padi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah. \n UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2001; PP No. 11 Tahun 1962; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kota Bau-Bau No. 3 Tahun 2003. \n Ketentuan Umum,. Nama, obyek dan subyek retribusi,. Golongan retribusi,. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya Tarif,. Struktur dan besarnya tarif retribusi,. Wilayah Pemungutan,. Masa Retribusi dan saat retribusi Terutang,. Tata Cara Pemungutan,. Sanksi Administrasi,. Tata Cara Pembayaran, tata Cara Penagihan,. Kadaluwarsa Penagihan,.Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang telah Kadaluwarsa,. Pengawasan,. Ketentuan Pidana,. Ketentuan Penyidikan,. Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 28 Tahun 2003 mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi. Latar belakang peraturan ini adalah perkembangan pesat perusahaan penggilingan padi yang memerlukan penataan dan pembinaan, serta perlunya pengelolaan retribusi penggilingan padi sebagai sumber penerimaan daerah.

Peraturan ini menetapkan bahwa Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi digolongkan sebagai retribusi lain-lain. Obyek retribusi adalah pemberian izin usaha penggilingan padi, dan subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha penggilingan padi. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ukuran/bobot daya mesin yang digunakan (DK). Prinsip penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis peralatan yang digunakan, dengan tarif sebesar Rp. 5000 / DK / tahun.

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin diberikan dan tidak dapat diborongkan. Pemungutan retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan atau SKRDKBT. Masa retribusi adalah 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Walikota. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Penyampaian surat teguran/peringatan dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 13 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BAU – BAU CITY
NUMBER 55 YEAR 2003 SERIES C NUMBER 14

REGIONAL REGULATION OF BAU-BAU CITY
NUMBER 28 YEAR 2003
ON
MILLING RICE BUSINESS LICENSE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BAU-BAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that rice milling companies have developed rapidly, both those run by individuals and business entities, it is necessary to organize and guide these companies;
that for the orderly management of Rice Milling Retribution as a source of revenue through the Retribution sector, it is deemed necessary to determine the object and amount of Rice Milling Retribution rates:
that in connection with the intentions in letters a and b, it is necessary to regulate and stipulate it by Regional Regulation.

In view of:

Law Number 5 of 1984 concerning Industry (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1985, Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7c864d8-250f-4dee-87c2-abdcf7ca34bc","actionData","errors"]