[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7c84533-2b0b-47c1-802a-caa6ca37fc43","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) Sebagai dasar Pengenaan Air Tanah Kabupaten Seram Bagian Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 05 Tahun 2015","number","05","year","2015","published_date","2015-04-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat","place_of_enactment","Piru","theme","Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) Sebagai dasar Pengenaan Air Tanah Kabupaten Seram Bagian Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH – PENETAPAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2015/NO. , TLD No. , LL. KAB. SERAM BAGIAN BARAT: 8 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) Sebagai dasar Pengenaan Air Tanah Kabupaten Seram Bagian Barat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pemungutan Pajak Air Tanah sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, maka pemungutannya perlu dilakukan secara transparan dengan pengenaan Pajak Air Tanah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah perlu diatur pemungutannya dengan Peraturan Bupati. \n Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2009. \n Peraturan ini menetapkan bahwa dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) yang diperoleh dari hasil mengalikan volume air yang diambil dengan Harga Dasar Air. NPAT ini ditetapkan sebagai dasar perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah. Besarnya NPAT tercantum dalam lampiran peraturan ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2015. \n Lampiran 2 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 05 Tahun 2015 bertujuan untuk menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah. Latar belakangnya adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, yang memerlukan penetapan NPAT secara transparan. Ketentuan substansial mencakup:\n\n- **Dasar Pengenaan Pajak:** NPAT ditetapkan sebagai dasar perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah.\n- **Faktor Penentu NPAT:** NPAT dihitung dengan mempertimbangkan jenis sumber air (air tanah dangkal, dalam, mata air), lokasi sumber air (dalam/luar jangkauan sumber alternatif), tujuan pengambilan, volume, kualitas air (baik/jelek untuk air minum), dan tingkat kerusakan lingkungan.\n- **Cara Perhitungan NPA:** Nilai Perolehan Air (NPA) dihitung dengan rumus NPA = Volume Air x Harga Dasar Air (HDA). HDA ditentukan oleh komponen sumber daya alam (jenis air, lokasi, kualitas), kompensasi pemulihan, dan kompensasi peruntukan dan pemulihan (berdasarkan kategori Non Niaga, Niaga Kecil, Niaga Besar, Industri Kecil, Industri Besar).\n- **Klasifikasi Pengguna Air:** Pengguna air diklasifikasikan menjadi Non Niaga (lembaga sosial, pendidikan, keagamaan, politik), Niaga Kecil (usaha kecil, losmen, rumah sakit swasta, dll.), Niaga Besar (hotel, restoran, SPBU, dll.), Industri Kecil (bahan penunjang produksi, pabrik roti, dll.), dan Industri Besar (AMDK, minuman olahan, dll.).","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE REGENT OF WEST SERAM
MALUKU PROVINCE
NUMBER 05 OF 2015
ABOUT
DETERMINATION OF GROUNDWATER ACQUISITION VALUE (NPAT)
AS THE BASIS FOR IMPOSING GROUNDWATER TAX
WEST SERAM REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST SERAM,

Considering:

that in order to collect Groundwater Tax as an implementation of Regional Regulation Number 05 of 2013 concerning Regional Taxes, the collection needs to be carried out transparently by determining the groundwater acquisition value as the basis for imposing Groundwater Tax;
that based on the considerations as referred to in letter a above, the Determination of Groundwater Acquisition Value (NPAT) as the basis for imposing Groundwater Tax needs to be regulated for its collection by Regent Regulation.

In view of :

Law Number 60 of 1958 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 23 of 1957 concerning the Establishment of Level II Autonomous Regions within the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7c84533-2b0b-47c1-802a-caa6ca37fc43","actionData","errors"]