[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7c82536-c748-4abc-95d0-24fceed3df05","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2010","number","4","year","2010","published_date","2010-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Irigasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pangan- pertanian
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Irigasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 85 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun\r\n2006 tentang Irigasi, Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai wewenang untuk mengatur pengawasan, pengembangan, dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya; bahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun\r\n2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 \n ketentuan umum, maksud dan tujuan, asas, prinsip pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatid, kelemabaggan pengelolaan irigasi, kerjasama dalam pPSIP, prinsip partisipasi masyarakat petani, pemberdaya P3A/GP3A/IP3A, pengelolaan air untuk irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan aset irigasi, pembiayaan, fungsi dan keberlanjutan irigasi, koordinasi, pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2004 \n 110 Hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2004 tentang Irigasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Kudus. Tujuannya adalah memberikan kejelasan kepada para pemangku kepentingan mengenai hak, kewajiban, penegakan hukum, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki wewenang untuk mengatur pengawasan, pengembangan, dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi yang diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan irigasi, termasuk:

Kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dan Komisi Irigasi.
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
Kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, termasuk kerjasama dengan pihak ketiga.
Prinsip partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
Pemberdayaan P3A.
Pengelolaan air untuk irigasi, termasuk hak guna air, penyediaan air, pengaturan air, drainase, dan penggunaan air irigasi langsung dari sumber air.
Pengembangan jaringan irigasi, termasuk pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi.
Pengelolaan jaringan irigasi, termasuk operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Pengelolaan aset irigasi.
Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
Alih fungsi lahan beririgasi.
Koordinasi dan pengawasan dalam pengelolaan sistem irigasi.

Peraturan ini juga mengatur mengenai ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana terkait pelanggaran terhadap peraturan ini.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.\n3. Bagi petani pemakai air yang sudah ada dan memperoleh Hak Guna Pakai Air dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun setelah ditetapkannya peraturan daerah ini wajib mengajukan izin penggunaan air.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 33, 34, 35, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, dan 60 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000.\n2. Jika pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, ancaman pidana dikenakan terhadap pengurus.\n3. Selain sanksi pidana, pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan pengembalian fungsi atas biaya sendiri.\n4. Pelanggar yang menyebabkan terganggunya aliran air, rusaknya bangunan irigasi, atau tercemarnya air irigasi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2004 dicabut.","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KUDUS REGENCY
NUMBER 4 OF 2010

REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 4 OF 2010
CONCERNING
IRRIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUDUS,

Considering:

that with the enactment of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources and based on the provisions of Article 18 and Article 85 paragraph (7) of Government Regulation Number 20 of 2006 concerning Irrigation, the Regional Government of the Regency has the authority to regulate the supervision, development, and management of irrigation systems in its territory;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Irrigation;

In View of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7c82536-c748-4abc-95d0-24fceed3df05","actionData","errors"]