[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7ae618d-51c7-4fcd-9d20-e7576a784f08","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Iuran Jaminan Kesehatan","short_title","Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021","number","67","year","2021","published_date","2021-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1879ad4b-9b0a-4551-b0a8-a5faa4d9da4e","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan","short_name","Peraturan BPJS Kesehatan","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"47c73148-49b1-46bd-b144-f7c7215255e5","Perasuransian","tags",[],"location","Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pengelolaan Iuran Jaminan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN - PENGELOLAAN - IURAN - JAMINAN KESEHATAN
2021
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan NO. 67,
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan TENTANG Pedoman Pengelolaan Iuran Jaminan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian terhadap perubahan regulasi terkini tentang Jaminan Kesehatan perlu dilakukan perubahan dalam kebijakan pengelolaan iuran program jaminan kesehatan \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 86 Tahun 2013; PP Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 53 Tahun 2018; Perpres Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020; Perpres Nomor 25 Tahun 2020; PMK Nomor 205/PMK.02/213 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 158/PMK.02/2019; PMK Nomor 190/PMK.02/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 205/PMK.02/2016; PMK Nomor 10/PMK.02/2018 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 10/PMK.02/2018; PMK Nomor 16 Tahun 2019; PMK Nomor 156/PMK.02/2016; Permendagri Nomor 119 Tahun 2019; PMK Nomor 78/PMK.02/2020; Permendagri Nomor 70 Tahun 2020; Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan BPJS KEsehatan Nomor 6 Tahun 2020; Perdirhen Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020 \n Peraturan ini mengatur mengenai pedoman pengelolaan iuran Jaminan KEsehatan yang menjadi acuan bagi Duta BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan iuran Jaminan Kesehatan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. \n Pada saat peraturan direksi ini berlaku:\r\na. Peraturan Direksi Nomor 0106 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bussines Contingency Plan (BCP) Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Badan Usaha \r\nb. Peraturan Direksi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis\r\nStandarisasi Mode Pembayaran dan Penagihan luran\r\nc. Peraturan Direksi Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Implementasi Kader JKN-KIS;\r\nd. Peraturan Direksl Nomor 03 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pembayaran luran Jamlnan Kesehatan Nasional bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dan Bukan Penyelenggara Negara, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pada Masa Pasca Bencana Alam;\r\ne. Pereturan Direksi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan luran Dan Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan;\r\nf. Peraturan Direksi Nomor 54- Tahun 2020;\r\ng. Peraturan Direktur Keuangan dan Investasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Program Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan TIngkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten atau Kota;\r\nh. Peraturan Direktur Keuangan dan Investasi Nomor 7 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksansan Pengembalian Kelebihan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan:\r\ni. Surat Edaran Direktur Keuangan doa Investasi Nomor 02/Ed/0119 tentang Pembayaran Tunggakan luran Jamlnan Kesetialan bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara:\r\nj. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Investasi Nomor 43 Tahun 2015\r\ntentang Pernbayaran luran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;\r\nk. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Investasi Nemer 48 Tahun 2016\r\ntentang Standar Presedur Pelaksanaan Pembayaran luran dan Denda\r\nKeterlambatan;\r\nl. Sural Edaran Direktur Keuangan dan Investasi Nomor 15 Tahun 2014\r\ntentang Prosedur Penyetoran luran BPJS Kesehatan oleh Peserta\r\nPenerima Upah Badan usana, Peserta Bukan Penerima Upah, dan\r\nPeserta Bukan Pekerja;\r\nm. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Investasi Nomor 139 Tahun 2014 tentang Prosedur Monitoring dan Optimalisasi Panerimaan luran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan;\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 385 hlm; hlm 1 sd 8 (batang tubuh), hlm 9 sd 385 (lampiran) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Direksi ini mencabut:\n1. Peraturan Direksi Nomor 0106 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Business Contingency Plan (BCP) Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Badan Usaha (Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2014 Nomor 408);\n2. Peraturan Direksi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Standarisasi Moda Pembayaran dan Penagihan luran (Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2016 Nomor 07);\n3. Peraturan Direksi Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Implementasi Kader JKN-KIS (Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2017 Nomor 05);\n4. Peraturan Direksi Nomor 03 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Pekerja Penerima Upah Selain Penyelenggara Negara, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pada Masa Pasca Bencana Alam (Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2019 Nomor 3);\n5. Peraturan Direksi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan luran Dan Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2019 Nomor 4);\n6. Peraturan Direksi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Penagihan Kontribusi luran Peserta Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan, luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan luran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Kepada Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah (Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2020 Nomor 64);\n7. Peraturan Direktur Keuangan dan Investasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Program Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten atau Kota;\n8. Peraturan Direktur Keuangan dan Investasi Nomor 7 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan;\n9. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Investasi Nomor 02/Ed/0119 tentang Pembayaran Tunggakan luran Jaminan Kesehatan bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;\n10. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Investasi Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;\n11. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Investasi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Prosedur Pelaksanaan Pembayaran luran dan Denda Keterlambatan;\n12. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Investasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyetoran luran BPJS Kesehatan oleh Peserta Penerima Upah Badan Usaha, Peserta Bukan Penerima Upah, dan Peserta Bukan Pekerja;\n13. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Investasi Nomor 139 Tahun 2014 tentang Prosedur Monitoring dan Optimalisasi Penerimaan luran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Direksi ini menetapkan Pedoman Pengelolaan luran Jaminan Kesehatan sebagai acuan bagi Duta BPJS Kesehatan dalam mengelola iuran Jaminan Kesehatan. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai pengelolaan iuran dan menciptakan pengelolaan yang seragam di seluruh Indonesia. Sasaran pedoman ini adalah terhimpunnya iuran dari peserta dan pemberi kerja. Asas pengelolaan iuran meliputi akuntabilitas, kehati-hatian, reliabilitas, keterbukaan, profesionalitas, dan orientasi pada hasil. Ruang lingkupnya mencakup filosofi pengelolaan iuran, mekanisme pengelolaan iuran dan denda, manajemen moda pembayaran, strategi penyelesaian tunggakan, dukungan pemerintah daerah, sosialisasi dan edukasi, monitoring dan evaluasi, serta kemitraan dalam penagihan. Peraturan ini juga mengatur besaran iuran untuk berbagai jenis peserta (PBI-JK, PBPU, BP, PPU) dan mekanisme perhitungannya. Mekanisme pengelolaan iuran meliputi koordinasi penganggaran, perhitungan tagihan, penagihan, pembayaran, dan penerimaan iuran. Pedoman ini juga membahas manajemen moda pembayaran, pendaftaran dan pembayaran auto debit, denda akibat keterlambatan pembayaran, serta tata cara pelaporan iuran.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE BOARD OF DIRECTORS
SOCIAL SECURITY ORGANIZING AGENCY FOR HEALTH
NUMBER 67 OF 2021
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF HEALTH SECURITY CONTRIBUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT DIRECTOR
SOCIAL SECURITY ORGANIZING AGENCY FOR HEALTH,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the work program in accordance with the contribution management strategic initiative, and to maintain the sustainability of health security program financing, a comprehensive reference guide for the management of health security contributions is needed;
that in order to align and adjust to the latest regulatory changes regarding Health Security, changes need to be made in the contribution management policy of the health security program;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate Guidelines for the Management of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7ae618d-51c7-4fcd-9d20-e7576a784f08","actionData","errors"]