[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7a77826-333a-46b6-a16c-fd0b7a0d6e63","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-05-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","place_of_enactment","Wonosari","theme","Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN-BENCANA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan; bahwa secara geografis, geologis, hidrolis dan\r\ndemografis, Kabupaten Gunungkidul\r\nmemiliki karakteristik yang memungkinkan\r\nrawan bencana baik yang disebabkan oleh\r\nfaktor alam, faktor non alam maupun faktor\r\nmanusia yang dapat menyebabkan\r\ntimbulnya korban jiwa, kerugian harta\r\nbenda, lingkungan dan dampak psikologis\r\nbagi masyarakat;\r\nbahwa bencana dapat menghambat dan\r\nmengganggu kehidupan dan penghidupan\r\nmasyarakat, pelaksanaan pembangunan dan\r\nhasilnya sehingga perlu dilakukan upaya\r\npenanggulangan secara sistematis,\r\nterencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan\r\ntepat; bahwa upaya penanggulangan bencana\r\nsebagaimana dimaksud pada huruf b,\r\ndilaksanakan untuk memberikan\r\nperlindungan kepada masyarakat dari\r\nancaman bencana dan menjamin\r\nterselenggaranya penanggulangan bencana\r\nmulai dari pra bencana, saat tanggap darurat\r\ndan pasca bencana; \n Dasar Hukum; Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa\r\nYogyakarata Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul\r\nNomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul\r\nNomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul\r\nNomor 6 Tahun 2011; \n Materi Pokok: Asas, Prinsi, dan Tujuan; Tanggung Jawab dan Wewenang; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Peran Lembaga Usaha, lembaga Internasional, Lembaga Kemasyarakatan dan Media MAssa; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Pengawasan dan Pertanggungjawaban; Pemantauan dan evaluasi; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Peralihan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 54 HLM; Penjelasan: 14 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, serta mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi penjaminan hak masyarakat dan pengungsi, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pemaduan pengurangan risiko bencana dalam program pembangunan, pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai, pemulihan kondisi dari dampak bencana, dan pemeliharaan arsip/dokumen terkait bencana.
Wewenang Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, status dan tingkatan darurat bencana, kebijakan sekolah/madrasah aman bencana, kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, pengendalian penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan bencana, pengembangan teknologi ramah lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengaturan pengumpulan dan penyaluran dana, pengawasan dan evaluasi, serta penegakan hukum terkait penanggulangan bencana.
Hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, informasi, berperan serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup dan memberikan informasi yang benar tentang penanggulangan bencana.
Peran lembaga usaha, lembaga internasional, lembaga kemasyarakatan, dan media massa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, dengan rincian kegiatan pada setiap tahapan.
Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana yang bersumber dari APBN, APBD, lembaga usaha, dan masyarakat, serta tata cara penggunaannya.
Pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, termasuk pengawasan terhadap sumber ancaman bencana, kebijakan pembangunan, kegiatan eksploitasi, pemanfaatan teknologi, kegiatan konservasi lingkungan, perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, kegiatan reklamasi, serta pengelolaan dana dan bantuan bencana.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir.","sanctions","Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit ditemukan adanya penyimpangan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GUNUNGKIDUL REGENCY
( Official News of the Gunungkidul Regency Government )
Number: 6
Year: 2013

REGIONAL REGULATION OF GUNUNGKIDUL REGENCY
NUMBER 6 OF 2013
ABOUT
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GUNUNGKIDUL,

Considering:

that geographically, geologically, hydraulically and demographically, Gunungkidul Regency has characteristics that make it prone to disasters caused by natural factors, non-natural factors and human factors that can cause casualties, property damage, environmental and psychological impacts on the community;
that disasters can hinder and disrupt the life and livelihood of the community, the implementation of development and its results, so it is necessary to carry out mitigation efforts in a systematic, planned, coordinated, integrated, rapid and precise manner.
that the disaster management efforts as intended in letter b, are carried out to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7a77826-333a-46b6-a16c-fd0b7a0d6e63","actionData","errors"]