[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7a1235b-e641-4cf0-9561-4a1ca25d70b6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":90,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 23 Tahun 2013","number","23","year","2013","published_date","2013-11-27","effective_date","2017-08-24","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","place_of_enactment","Andoolo","theme","Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD. 2013/No. 23, LL 35 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota;\r\nBahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan dalam Peraturan Daerah; \r\nBahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Konawe Selatan dibutuhkan kerangka hukum sebagai landasan operasionalisasi;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.\r\n \n Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2013; \r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nPajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak;\r\n3.\tDasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Menghitung Pajak;\r\n4.\tWilayah Pemungutan;\r\n5.\tMasa Pajak;\r\n6.\tPendataan dan Penetapan Pajak;\r\n7.\tPemungutan Pajak;\r\n8.\tPengembalian Kelebihan Pembayaran;\r\n9.\tKadaluwarsa Penagihan;\r\n10.\tPemeriksaan;\r\n11.\tInsentif Pemungutan;\r\n12.\tKetentuan Khusus;\r\n13.\tKetentuan Penyidikan;\r\n14.\tKetentuan Pidana;\r\n15.\t Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2017. \n 35 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2013 mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P-2) sebagai pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi pengelolaan PBB di Kabupaten Konawe Selatan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Objek dan Subjek Pajak: PBB dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Dasar Pengenaan Pajak: NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) ditetapkan setiap 3 tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun.
Tarif Pajak: Tarif PBB bervariasi berdasarkan NJOP, mulai dari 0,1% hingga 0,25% per tahun.
Wilayah Pemungutan: Letak objek pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak terutang adalah di wilayah daerah.
Masa Pajak: Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
Pendataan dan Penetapan Pajak: Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak).
Pemungutan Pajak: Pemungutan PBB dilarang diborongkan dan setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan: Pajak yang terutang dapat ditagih dengan Surat Paksa jika tidak dibayar pada waktunya.
Keberatan dan Banding: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dan banding atas SPPT, SKPD, dan lain-lain.
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan: Kepala Daerah dapat membetulkan atau membatalkan SPPT, SKPD, dan lain-lain jika terdapat kesalahan.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak.
Kedaluwarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah 5 tahun.
Pemeriksaan: Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan PBB dapat diberi insentif.
Ketentuan Khusus: Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui dari Wajib Pajak.
Ketentuan Penyidikan: Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
Ketentuan Pidana: Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar dapat dipidana.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kab. Konawe Selatan No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/291609/perda-kab-konawe-selatan-no-8-tahun-2023","a77c6d85-0827-4e1b-b937-1324f7217a24","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH ΚΟΝAWE REGENCY
NUMBER 23 YEAR 2013
ON
LAND AND BUILDING TAX OF URBAN AND RURAL AREAS
REGENCY OF SOUTH ΚΟΝAWE

ISSUED BY :
LEGAL SECTION OF REGIONAL SECRETARIAT
REGENCY OF SOUTH ΚΟΝAWE
YEAR 2013

REGIONAL REGULATION
REGENCY OF SOUTH KONAWE
NUMBER: 23 YEAR 2013
ON
LAND AND BUILDING TAX OF URBAN AND RURAL AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH KONAWE,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provision of Article 2 paragraph (2) letter j of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees, it is stated that Land and Building Tax of Rural and Urban Areas is a type of regency/city tax;
that in order to implement the collection of Land and Building Tax of the Urban and Rural Sectors in the South Konawe Regency area and as implementation of the provisions of Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7a1235b-e641-4cf0-9561-4a1ca25d70b6","actionData","errors"]