[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7a04439-666c-4968-b5b2-e573c2c78644","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karang Asem Nomor 7 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-01-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karang Asem","place_of_enactment","Amlapura","theme","RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-RETRIBUSI-PELAYANAN-KESEHATAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2012/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu\r\nsumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai\r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan\r\npelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan\r\nberdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran\r\nserta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi\r\ndaerah;\r\nb. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2009 tentang\r\nRetribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat\r\ndan Tempat Pelayanan Kesehatan Lain yang Dimiliki dan Dikelola\r\noleh Pemerintah Kabupaten Karangasem perlu ditinjau kembali;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nRetribusi Pelayanan Kesehatan; \r\n \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \n BAB I Ketentuan Umum\r\nBAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI \r\nBAB III GOLONGAN RETRIBUSI\r\nPasal 38 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 27 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lain yang Dimiliki dan Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Karangasem. Latar belakangnya adalah perlunya penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi meliputi rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, tindakan medik, pelayanan kebidanan dan kandungan, pelayanan radio diagnostik, pelayanan pemeriksaan laboratorium, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah, pelayanan kendaraan ambulance, dan pelayanan surat keterangan kesehatan dan visum et repertum.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dan dibedakan antara jasa sarana dan jasa pelayanan.

Peraturan ini juga mengatur tentang wilayah pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGASEM REGENCY
NUMBER 7 OF 2012
ON
HEALTH SERVICE CHARGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGASEM,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that Health Service Charges are an important source of local revenue to finance the administration of local government and improve services to the community, so that regulation is needed based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability, taking into account the potential of the region;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Charges, Regional Regulation of Karangasem Regency Number 6 of 2009 on Health Service Charges at Community Health Centers and Other Health Service Facilities Owned and Managed by the Karangasem Regency Government needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7a04439-666c-4968-b5b2-e573c2c78644","actionData","errors"]