[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c78bfc7e-daad-468f-8601-ed324da9f587","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_113":114,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PONTIANAK","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013","number","13","year","2013","published_date","2013-10-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PONTIANAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN-PEMBERDAYAAN-PENYANDANG DISABILITAS
2013
Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2013/NO.13, LL KOTA. PONTIANAK : 24 HAL
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya disegala aspek kehidupan dan penghidupan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; . Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 \n KETENTUAN UMUM; LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN; HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS; PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS; KESAMAAN KESEMPATAN; AKSESIBILITAS; KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENGHARGAAN; PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI ADMINISTRASI; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2013. \n 17 HALAMAN PERATURAN & 7 HALAMAN PENJELASAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran dalam segala aspek kehidupan.

Ketentuan Substansial:

Perlindungan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum. Pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai-nilai dasar, pemberian akses, dan pemberian bantuan usaha.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, perlakuan yang sama dalam pembangunan, aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan bakat dan kemampuan.
Penyandang disabilitas memiliki kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.
BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai perusahaan, untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.

","transitional_provisions","1. BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum, Lembaga Sosial, Sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sedangkan yang sudah beroperasi tetapi belum menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.","sanctions","1. BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3), dan (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara usaha, atau peninjauan ulang izin usaha.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2), (3), dan (4) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[107],{"_108":109,"_110":111,"_36":112},"text","Perda Kota Pontianak No. 5 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PONTIANAKPERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PONTIANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/329846/perda-kota-pontianak-no-5-tahun-2025","46ba0878-a216-474b-a1c2-568c75be09f2","establishes",[115],{"_108":116,"_110":117},"Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2013 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PONTIANAK","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF ΡΟΝΤΙΑΝΑΚ CITY
NUMBER 13 OF 2013
CONCERNING
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES
IN THE CITY OF ΡΟΝΤΙΑΝΑΚ

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF ΡΟΝΤΙΑΝΑΚ,

Considering:

that persons with disabilities are part of the community who have the same position, rights, obligations and roles as other communities in all aspects of life and livelihood;
that the State of the Republic of Indonesia is a State based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia which respects and upholds human dignity so that the protection and promotion of human rights for vulnerable groups, especially Persons with Disabilities, needs to be improved;
that in order to realize the protection and empowerment of persons with disabilities, more adequate, integrated and sustainable facilities, infrastructure and efforts are needed in order to create independence and welfare for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c78bfc7e-daad-468f-8601-ed324da9f587","actionData","errors"]