[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c78ac338-0f16-4903-842b-a3e03ef18ecc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2003","number","6","year","2003","published_date","2003-08-29","effective_date","2003-09-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

siup
2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2003/NO.15
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi perijinan dibidang Usaha Perdagangan, maka perlu diatur penyelenggaraan ljin Usaha Perdagangan di \r\nKabupaten Semarang ; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a serta untuk pelaksanaan ljin Usaha Perdagangan dan penarikan Retribusinya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Retribusi Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP) ; \n dasar hukum Perda ini adalah Undang-undang Penyaluran Perusahaan 1934; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 \r\nTahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 \r\nTahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 \r\nTahun 2002; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 254 / MPP / Kep. / 7 / 1997; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 289 I MPP / Kep / 10 / 2001; Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan \r\nMenteri Keuangan Nomor : 279/KPNll/1980; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2001 \n materi pokok yang diatur dalam Perda ini adalah Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan wajib menyesuaikan dengan SIUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003. \n 20 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-) ","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2003 mengatur tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). \n\nLatar belakang dan tujuan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menertibkan administrasi perizinan di bidang usaha perdagangan, serta memberikan kepastian hukum dalam berusaha. SIUP berfungsi sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, penataan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan usaha perdagangan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Definisi**: Penjelasan mengenai istilah-istilah penting seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kas Daerah, Perusahaan, SIUP, Retribusi Daerah, dan lain-lain.\n2. **Objek dan Subjek SIUP**: Objek SIUP adalah setiap kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus. Subjek SIUP adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha perdagangan.\n3. **Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh SIUP**: Proses pengajuan SIUP, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon (termasuk dokumen-dokumen seperti akta notaris, surat keputusan pengesahan badan hukum, KTP, NPWP, dan neraca perusahaan), serta jangka waktu pemrosesan permohonan.\n4. **Jangka Waktu Berlaku SIUP**: SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan wajib melakukan daftar ulang setiap lima tahun sekali.\n5. **Pembukaan Cabang/Perwakilan Perusahaan**: Kewajiban bagi perusahaan pemegang SIUP untuk melaporkan pembukaan cabang atau perwakilan perusahaan kepada Bupati.\n6. **Kewajiban dan Larangan Pemegang SIUP**: Kewajiban pemegang SIUP untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha, memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, melakukan registrasi, membayar retribusi, dan mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan. Larangan bagi pemegang SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan tertentu seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang, penjualan minuman beralkohol, pasar modern, dan perdagangan berjangka komoditi (kecuali memenuhi persyaratan tertentu).\n7. **Retribusi SIUP**: Pengaturan mengenai nama retribusi, objek retribusi (pelayanan pemberian SIUP), subjek retribusi (perorangan atau badan yang menyelenggarakan perdagangan), golongan retribusi (retribusi perizinan tertentu), besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, dan masa retribusi.","transitional_provisions","Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap pemilik SIUP yang telah ada segera menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.","sanctions","1. Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 12 diberikan peringatan tertulis.\n2. SIUP dapat dibekukan jika perusahaan tidak mengindahkan peringatan tertulis atau melakukan kegiatan usaha yang merugikan konsumen.\n3. SIUP dapat dicabut jika diterbitkan berdasarkan data yang tidak benar atau perusahaan tidak melakukan perbaikan setelah pembekuan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
SEMARANG REGENCY GOVERNMENT
SEMARANG REGENCY REGULATION
NUMBER 6 OF 2003
TENTANG
LOCAL SERVICE CHARGE FOR TRADING BUSINESS LICENSE (SIUP)

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

Considering / Whereas that in order to improve services to the public and
orderly administration of licensing in the field of Trading Business,
it is necessary to regulate the implementation of Trading Business Licenses in
Semarang Regency;
Considering / Whereas that based on the considerations as referred to in
letter a and for the implementation of Trading Business Licenses and
the collection of Local service charge, it is deemed necessary to stipulate
Semarang Regency Regulation on Local Service Charge for Trading Business License (SIUP);

Mengingat :

Company Distribution Law 1934 (BRO, 1934)
(State Gazette of 1938

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c78ac338-0f16-4903-842b-a3e03ef18ecc","actionData","errors"]