[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c77ce89d-9f97-4b41-ac9a-afd3681c98de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2023 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2024","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2023","number","11","year","2023","published_date","2023-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104\r\nayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan\r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk\r\nmemperoleh persetujuan bersama ;\r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan\r\nperwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun\r\n2024 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta\r\nprioritas dan plafon anggaran sementara yang telah\r\ndisepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Tahun\r\nAnggaran 2024 pada tanggal 30 Agustus 2023;\r\n c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nKabupaten Bone Tahun Anggaran 2024; \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n1822 ) ; \r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali,\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang\r\nNomor\r\n1\r\nTahun\r\n2020\r\ntentang\r\nKebijakan\r\nKeuangan\r\n\r\nNegara\r\ndan\r\nStabilitas\r\nSistem\r\nKeuangan\r\nuntuk\r\nPenangananPandemi\r\n\r\nCorona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atauDalam Rangka Menghadapi Ancaman yang MembahayakanPerekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem\r\nKeuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6516);\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentangKebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuanganuntuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019\r\n(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman\r\nyang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atauStabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor \r\nNomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6516);\r\n4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);\r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4700);\r\n6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5373);\r\n7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587);\r\n8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022\r\nNomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017\r\nNomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6041);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017\r\ntentamg Singkronisasi Proses Perencanaan dan\r\nPenganggaran Pembangunan \r\n(Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak\r\nKeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6057);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar\r\nPelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6178;\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18\r\nTahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi\r\nPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023\r\nNomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6847); \r\n16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98\r\nTahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);\r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun2019 tentang Sistem Informasi PemerintahanDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 1114);\r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun2019 \r\ntentang Klasifikasi, Kodefikasi dan\r\nNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 1447);\r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 779);\r\n21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi PemutakhiranKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah;\r\n22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BoneTahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone\r\nTahun 2013 Nomor 2) ;\r\n23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten BoneNomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9) ; \r\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017\r\ntentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan\r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2) ;\r\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021\r\ntentang perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka\r\nMenengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2021);\r\n26. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata\r\nCara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi,\r\nHibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan\r\nyang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone\r\nNomor 3 Tahun 2021);\r\n27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021);\r\n28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2021\r\ntentang Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai\r\npenyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala\r\nDaerah Kabupaten Bone Tahun 2024 (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2021);\r\n29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2023\r\ntentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone\r\nTahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone\r\nTahun 2023 Nomor 1);\r\n30. Peraturan Bupati Bone Nomor 70 Tahun 2023 tentang\r\nRencana Kerja Pemerintah Daerah 2024-2026 (Berita Daerah\r\nKabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 71);\r\n31. Peraturan Bupati Bone Nomor 102 Tahun 2023 tentang\r\nKemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Tahun\r\nAnggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023\r\nNomor 102); \n Pasal 1 : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :\r\nPasal 2 : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun \r\nPasal 3 : Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 \r\nPasal 4 : Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1\r\nPasal 5 : Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 \r\nPasal 6 : Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah \r\nPasal 7 : Bupati Bone menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran\r\nPasal 8 : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023. \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2024. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Ketentuan Substansial:

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp2.691.399.728.042,00.
Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini memuat rincian lebih lanjut mengenai APBD.

Bupati Bone menetapkan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BONE
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 11 OF 2023
ON
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
BONE REGENCY
FISCAL YEAR 2024

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOΝΕ,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government and Article 104 paragraph (1) of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management, the Regent is obliged to submit a Draft Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for Fiscal Year 2024 to THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (DPRD) to obtain joint approval;
that the proposed Draft Regional Regulation on the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c77ce89d-9f97-4b41-ac9a-afd3681c98de","actionData","errors"]