[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7792833-c84a-41cb-a92c-514456c4abd0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembubaran 9 (Sembilan ) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD Dan 3 (Tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Majalengka","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2003","number","6","year","2003","published_date","2003-05-13","effective_date","2003-05-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majalengka","place_of_enactment","Majalengka","theme","Pembubaran 9 (Sembilan ) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD Dan 3 (Tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Majalengka","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2003/Nomor 6 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembubaran 9 (Sembilan ) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD Dan 3 (Tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Majalengka\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2003. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 18 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 9 Tahun 1997 Seri D), sepanjang mengatur 9 (sembilan) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD dan 3 (tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembubaran 9 (sembilan) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKPD dan 3 (tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar di Kabupaten Majalengka. Latar belakang pembubaran ini adalah pencabutan izin usaha terhadap 12 (dua belas) BPR tersebut oleh Bank Indonesia.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan pembubaran badan hukum dari 12 BPR yang tercantum dalam lampiran peraturan. Segala kegiatan usaha BPR yang meliputi penghimpunan dana, pemberian kredit, dan usaha perbankan lainnya dihentikan. Direksi BPR yang dibubarkan menjadi non-aktif, namun tetap berkewajiban memberikan data dan bantuan yang diperlukan. Penyelesaian karyawan dilakukan melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pemberian hak atas gaji terhutang dan pesangon sesuai peraturan perundang-undangan. Direksi dan/atau karyawan yang diduga menyalahgunakan keuangan perusahaan dapat diajukan kepada lembaga penegak hukum.

Hal-hal terkait kekayaan BPR yang dibubarkan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pengawasan atas pelaksanaan pembubaran dilakukan oleh Bank Indonesia. Bupati wajib melaporkan pembubaran kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

","transitional_provisions","1. Segala Kegiatan Likuidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang mendahului pembubaran Badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat terus berlangsung dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
MAJALENGKA REGENCY
COPY
NUMBER: 6 YEAR 2003
SERIES: D

REGIONAL REGULATION OF MAJALENGKA REGENCY
NUMBER 6 OF 2003
CONCERNING
THE DISSOLUTION OF 9 (NINE) REGIONAL COMPANIES OF RURAL
CREDIT BANK BKPD AND 3 (THREE) REGIONAL COMPANIES OF RURAL
CREDIT BANK MARKET BANK OF MAJALENGKA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAJALENGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the Decree of the Senior Deputy Governor of Bank Indonesia Number: 3/21/Kep.DGS/2001, dated December 5, 2001 concerning the Revocation of Business Licenses of 9 (nine) Regional Companies of Rural Credit Bank BKPD in Majalengka Regency and the Decree of the Senior Deputy Governor of Bank Indonesia Number 3/23/Kep.DGS/2001 concerning the Revocation of Business Licenses of 3 (three) Regional Companies of Rural Credit Bank Market Bank in Majalengka Regency, where the business licenses of 12 (twelve) Regional Companies of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7792833-c84a-41cb-a92c-514456c4abd0","actionData","errors"]