[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c778415c-d2a0-426d-ad4f-8236f60d5cef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-04-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan","place_of_enactment","Kandangan","theme","Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan, Pelayanan Publik
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD/2025/NO.1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan tujuan negara; bahwa untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang\r\ndapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel; bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha serta landasan untuk pengendalian pelaksanaan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3\r\nTahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4\r\nTahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5\r\nTahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor\r\n6 Tahun 2020; \n Peraturan Daerah ini memuat tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan sistematika: Ketentuan Umum, Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Pelaksanaan Perizinan Berusaha; Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Koordinasi; Forum Koordinasi Perizinan di Daerah; Pelaporan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2025. \n 37 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, serta mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.\n\nKebijakan ini mengatur:\n\n1. *Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah*:\n * Bupati memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perizinan berusaha, yang didelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.\n * Pendelegasian meliputi penyelenggaraan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat.\n2. *Pelaksanaan Perizinan Berusaha*:\n * Setiap pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha yang diperoleh melalui pelayanan perizinan oleh Perangkat Daerah terkait.\n * Pelaksanaan perizinan meliputi manajemen penyelenggaraan, pengintegrasian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), prasarana dan sarana, sumber daya manusia, dan tata hubungan kerja.\n3. *Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*:\n * Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melaksanakan pengendalian perizinan berbasis risiko, meliputi pengawasan, pembinaan, peran serta masyarakat, pemberian kemudahan dalam pengawasan, dan penyelesaian masalah perizinan.\n4. *Koordinasi*:\n * Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dapat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait jenis, bentuk, dan nilai penanaman modal, pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), kebijakan strategis, dampak lingkungan, tata ruang, dan keuangan.\n5. *Forum Koordinasi Perizinan di Daerah*:\n * Bupati membentuk Forum Koordinasi Perizinan yang bertugas meningkatkan pendaftaran perizinan berbasis risiko, memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, dan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan.\n6. *Pelaporan*:\n * Bupati menyampaikan laporan berkala kepada gubernur mengenai penyelenggaraan perizinan, meliputi jumlah perizinan, rencana dan realisasi investasi, serta kendala dan solusi.\n7. *Pendanaan*:\n * Pendanaan penyelenggaraan perizinan dibebankan pada anggaran daerah dan sumber lain yang sah.\n","transitional_provisions","1. Kebijakan Daerah mengenai Perizinan Berusaha yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.\n3. Perizinan Berusaha yang masih dalam proses penerbitan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), (4), dan (5) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan Perizinan, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI SELATAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2025
ON
IMPLEMENTATION OF BUSINESS LICENSING IN THE REGION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN,

\n\n \n \n

Considering :

that the Regional Government is responsible for increasing the economy and welfare of the community in line with the objectives of the state;
that to improve the investment and business activity ecosystem and maintain the quality of accountable licensing, it is necessary to support the implementation of business licensing in the region that is fast, easy, integrated, transparent, efficient, effective, and accountable;
that based on the provisions of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, the provisions of Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c778415c-d2a0-426d-ad4f-8236f60d5cef","actionData","errors"]