For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Also known as: Perka BNPB 6/2014 · Perka BNPB No. 6 Tahun 2014 · Perka BNPB Nomor 6 Tahun 2014

Status:
Active
Effective Date:24 April 2014Publication Date:1 April 2014
Tata Kelola Administrasi Publik

Information

TypePeraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
ThemePembentukan Produk Hukum di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
LocationBadan Nasional Penanggulangan Bencana
Effective Date24 April 2014
Publication Date01 April 2014
Place of EnactmentJakarta

(-)

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tujuan utamanya adalah menciptakan tertib administrasi, meningkatkan koordinasi, dan memperlancar proses penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan ini mengatur pembentukan rancangan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BNPB bertanggung jawab menyiapkan draft awal dan melibatkan berbagai pihak internal seperti Sekretaris Utama dan Deputi dalam penyusunan peraturan. Proses pembentukan melibatkan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Proleg PB, yang merupakan perencanaan program pembentukan peraturan, harus memuat analisis risiko bencana, gender, dan disabilitas. Penyusunan rancangan peraturan dapat diprakarsai oleh berbagai pejabat di BNPB dan melibatkan Tim Teknis serta Panitia antar Kedeputian untuk penyempurnaan. Setelah disahkan oleh Kepala BNPB, peraturan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan disebarluaskan oleh Biro Hukum dan Kerjasama.

1. Pada saat Peraturan Kepala BNPB ini mulai berlaku, rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dalam proses penyusunan tetap dilanjutkan dan disesuaikan dengan Peraturan Kepala BNPB ini.

(-)