Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dan daya guna dalam proses pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara. Perubahan ini dilakukan untuk mendukung pengembangan proses tersebut agar lebih efisien dan efektif. Peraturan ini mengatur kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada saat pengangkatan, berakhirnya masa jabatan, atau secara periodik setiap tahun. Penyampaian LHKPN harus dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Komisi. Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan dan memberikan Tanda Terima jika dinyatakan lengkap. Pengumuman LHKPN harus dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu dua bulan setelah menerima Tanda Terima. Peraturan ini juga mengatur kerja sama Komisi dengan lembaga lain dan pembentukan Unit Pengelolaan LHKPN.

1. Pada saat peraturan Komisi ini mulai berlaku, LHKPN yang disampaikan pada Tahun 2020 tetap diverifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

1. Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini, maka Komisi dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat Penyelenggara Negara berdinas untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.