[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c767a059-a425-4cc7-9e1d-a1a26c07e8bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":90,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","2015-05-22","effective_date","2015-05-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"64f7f366-fc1e-4ae9-b663-3bdefcd7b9e9","Pencegahan Gratifikasi",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"f59a48cc-a690-40f9-8371-21a524bdd6e8","Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 6, BN.2015/No.793, jdih.bawaslu.go.id : 9 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2015. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bawaslu bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memberikan pedoman bagi pegawai dalam pengendalian gratifikasi.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan Bawaslu, termasuk definisi gratifikasi, kewajiban menolak atau melaporkan gratifikasi, pengecualian dari kewajiban tersebut, serta tata cara pelaporan gratifikasi. Pegawai Bawaslu wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika gratifikasi tidak dapat dihindarkan, wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Kewajiban: Pegawai Bawaslu wajib menolak atau melaporkan gratifikasi.
Pengecualian: Terdapat pengecualian terhadap kewajiban menolak gratifikasi dalam kondisi tertentu, seperti penerimaan dalam kegiatan resmi kedinasan atau dari hubungan keluarga sedarah tanpa konflik kepentingan, dengan batasan nilai tertentu.
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG): Dibentuk untuk membantu Sekretaris Jenderal Bawaslu dalam pengendalian gratifikasi. UPG bertugas mencatat, mereviu, dan merekapitulasi laporan gratifikasi, serta menyampaikannya kepada KPK.

","transitional_provisions","sanctions","

Pelaksanaan terhadap pelaporan Gratifikasi yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini diberikan penghargaan atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 6 OF 2015

GRATIFICATION CONTROL WITHIN THE
ELECTION SUPERVISORY BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE ELECTION SUPERVISORY BODY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Menimbang:

Considering / Whereas to realize state administration that is
clean and free from corruption, collusion and nepotism in
the Election Supervisory Body, it is necessary
efforts to control the receipt and giving of
gratifications as a form of employee integrity in
carrying out government duties and functions;
Considering / Whereas to improve prevention and provide
guidelines for employees in the implementation of control
gratification, it is necessary to regulate the gratification reporting mechanism;
Considering / Whereas based on the considerations as intended
in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c767a059-a425-4cc7-9e1d-a1a26c07e8bf","actionData","errors"]