[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c74d966e-cebd-43ee-ab41-cf0b27cd92af","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":23,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026","number","28","year","2026","published_date","2026-04-29","effective_date","2026-05-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak","subject_matter","Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi pengusaha kena pajak beresiko rendah, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak
2026
Peraturan Menteri Keuangan NO. 28, BN.2026 (280/93 hlm)
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan akurasi dan lebih\r\nmemberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak\r\ndan pemenuhan kewajiban perpajakan, perlu melakukan\r\npenyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara\r\npengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian\r\nPendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan\r\nMenteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2024 tentang\r\nPerubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan\r\nNomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian\r\nPendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak belum\r\nmenampung kebutuhan penyesuaian tata cara\r\npengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak,\r\nsehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan\r\nketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3)\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan\r\nUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun\r\n2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan\r\nketentuan Pasal 16G huruf c dan huruf d Undang-Undang\r\nNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai\r\nBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang\r\nTata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan\r\nPembayaran Pajak;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi pengusaha kena pajak beresiko rendah, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2026. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:\r\na. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018\r\ntentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan\r\nPembayaran Pajak.\r\nb. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan\r\nNomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian\r\nPendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.\r\nc. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021\r\ntentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri\r\nKeuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara\r\nPengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.\r\nd. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2024\r\ntentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri\r\nKeuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara\r\nPengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak \n 93 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan untuk meningkatkan akurasi dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak serta pemenuhan kewajiban perpajakan terkait tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kebijakan ini mengatur mekanisme pengembalian pendahuluan bagi tiga kategori subjek pajak, yaitu Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup persyaratan administratif dan kriteria kelayakan bagi masing-masing subjek pajak untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu harus memenuhi syarat ketepatan waktu penyampaian SPT, tidak memiliki tunggakan pajak, memiliki laporan keuangan yang diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian, serta tidak pernah dipidana di bidang perpajakan. Sementara itu, Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dibedakan berdasarkan batasan jumlah lebih bayar dan peredaran usaha. Bagi PKP berisiko rendah, terdapat persyaratan tambahan berupa kewajiban melakukan kegiatan tertentu (seperti ekspor atau penyerahan kepada pemungut PPN) dengan ambang batas minimal 80% dari total nilai penyerahan yang diperhitungkan.

Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan penelitian atas permohonan pengembalian pendahuluan, yang meliputi penelitian kewajiban formal, kebenaran penulisan dan penghitungan pajak, serta validasi bukti pemotongan/pemungutan pajak dan Pajak Masukan. Hasil penelitian tersebut menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak atau pemberitahuan penolakan. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pembatalan keputusan, pemeriksaan pasca-pengembalian, serta pendelegasian kewenangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

","transitional_provisions","1. Keputusan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku. 2. Wajib Pajak yang keputusan penetapannya tidak berlaku dapat mengajukan kembali permohonan penetapan mulai tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan 10 Juni 2026 atau sesuai tanggal yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1). 3. Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang disampaikan sebelum berlakunya peraturan ini dan belum diterbitkan surat perintah membayar, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini. 4. Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan PKP berisiko rendah yang disampaikan sebelum berlakunya peraturan ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 beserta perubahannya.","sanctions","1. Wajib Pajak yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan namun kemudian dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Wajib Pajak orang pribadi dengan nilai lebih bayar paling banyak Rp100.000.000,00 yang dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, diberikan pengurangan sanksi administratif menjadi sebesar sanksi bunga sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.","revokes",[95,101,105,109],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PMK No. 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/209395/pmk-no-209pmk032021","8674c3e4-9b5b-4af9-97e2-33fa76292e9b",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"PMK No. 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128139/pmk-no-117pmk032019","32a07d63-250f-41af-a211-b633723c70c5",{"_96":106,"_98":107,"_36":108},"PMK No. 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112141/pmk-no-39pmk032018","3686ea9d-8099-45f1-ac7c-ec77ff6809c1",{"_96":110,"_98":23},"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 28 OF 2026
CONCERNING
PROCEDURES FOR ADVANCE TAX OVERPAYMENT REFUND

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to improve accuracy and provide greater legal certainty in the exercise of rights and fulfillment of tax obligations, it is necessary to adjust the provisions regarding the procedures for advance tax overpayment refund;
that Minister of Finance Regulation Number 39/PMK.03/2018 concerning Procedures for Advance Tax Overpayment Refund as amended several times, most recently by Minister of Finance Regulation Number 119 of 2024 concerning the Third Amendment to Minister of Finance Regulation Number 39/PMK.03/2018 concerning Procedures for Advance Tax Overpayment Refund, has not accommodated the needs for adjusting the procedures for advance tax overpayment refund, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, and to implement the provisions of Article 17C paragraph (7) and Article 17D paragraph (3) of Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Taxation Procedures as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, and the provisions of Article 16G letter c and letter d of Law Number 8 of 1983 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, it is necessary to establish a Minister of Finance Regulation concerning Procedures for Advance Tax Overpayment Refund;

Observing :

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Taxation Procedures (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1983 Number 49, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3262) as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 41, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);
Law Number 8 of 1983 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1983 Number 51, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3264) as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 41, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);
Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916) as amended by Law Number 61 of 2024 concerning Amendment to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 225, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6994);
Presidential Regulation Number 158 of 2024 concerning the Ministry of Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 354);
Minister of Finance Regulation Number 124 of 2024 concerning Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 1063) as amended by Minister of Finance Regulation Number 117 of 2025 concerning Amendment to Minister of Finance Regulation Number 124 of 2024 concerning Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 1208);

HAS DECIDED:

To enact :

MINISTER OF FINANCE REGULATION CONCERNING PROCEDURES FOR ADVANCE TAX OVERPAYMENT REFUND.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c74d966e-cebd-43ee-ab41-cf0b27cd92af","actionData","errors"]