[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c74b1724-0c35-4b62-a139-2b39f28750f9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem","short_title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2025","number","12","year","2025","published_date","2025-06-13","effective_date","2025-07-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","719e38b1-6306-47ad-9af4-fbafa83915be","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kehutanan","short_name","Permenhut","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Kementerian Kehutanan","place_of_enactment","","theme","Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tarif-pnbp-sda
2025
Peraturan Menteri Kehutanan NO. 12, BN.2025 (466)/51 hlm
Peraturan Menteri Kehutanan TENTANG Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai salah satu sumber penerimaan negara guna menunjang pembangunan nasional, perlu adanya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, belum mengatur ketentuan persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang konservasi\r\nsumber daya alam hayati dan ekosistem sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang\r\nBerlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan\r\nEkosistem; \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No 5 Tahun 1990, UU No 39 Tahun 2008, UU No 9 Tahun 2018, PP No 36 Tahun 2024, Perpres No 175 Tahun 2024 dan Permenhut No 1 Tahun 2024. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis, persyaratan dan pemungutan, pelaporan, monitoring dan pembinaan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan\r\nMenteri Kehutanan Nomor P.37/MENHUT-II/2014 tentang\r\nTata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran\r\nPenerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan\r\nHutan dan Konservasi Alam \n 51 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 753).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan PNBP sebagai sumber penerimaan negara untuk menunjang pembangunan nasional. Ruang lingkup PNBP meliputi iuran perizinan, pungutan hasil usaha, pungutan terhadap risiko kerusakan lingkungan, pelayanan jasa, dan ganti kerugian lingkungan hidup dan kehutanan.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai:

\n\n

Jenis-jenis PNBP di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
Tata cara pengenaan tarif PNBP dari iuran perizinan, termasuk formula perhitungan untuk berbagai jenis perizinan seperti PB-PJLPB, PB-PJLA, PB-PJLEA, PB-PSWA, PB-PJWA, PB-PTB, Perizinan Berusaha Peredaran Jenis TSL, Perizinan Berusaha Penangkaran Jenis TSL, Perizinan Berusaha Peragaan Jenis TSL, Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum, Perizinan Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Habitat Alam, Akta Buru di TB, dan Persetujuan Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar.
Tata cara pengenaan tarif PNBP dari pungutan hasil usaha, termasuk formula perhitungan untuk Pungutan PB-PJLA, Pungutan PB-PJLEA, PHU-PSWA, PHU-PJWA, PHU-PTB, pungutan hasil buruan satwa buru/satwa tidak dilindungi, dan pungutan usaha pemanfaatan TSL.
Tata cara pengenaan tarif PNBP dari pungutan terhadap risiko kerusakan lingkungan, termasuk formula perhitungan untuk kegiatan PB-PJLPB, survei panas bumi, penelitian jasa lingkungan, dan pengambilan sampel penelitian.
Tata cara pengenaan tarif PNBP dari pelayanan jasa, termasuk pungutan administrasi pemanfaatan TSL, tiket masuk di TN, TWA, TB, dan SM, tiket masuk Wisatawan Nusantara dan rombongan pelajar atau mahasiswa, dan pungutan kegiatan Wisata Alam dan kegiatan lainnya di luar area PB-PSWA.
Tata cara pengenaan tarif PNBP dari ganti kerugian lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk denda bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, penyimpangan terhadap izin usaha, pelanggaran terhadap kelebihan jumlah izin, dan hasil lelang kayu temuan dan lelang hasil penyerahan atas TSL.
Tata cara pembayaran dan/atau penyetoran PNBP.
Pelaporan pelaksanaan pemungutan, pembayaran dan/atau penyetoran PNBP.
Monitoring dan pembinaan atas pengenaan, pemungutan, pembayaran dan/atau penyetoran PNBP.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[96],{"_97":98,"_99":80},"text","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam","link","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2025
CONCERNING
REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR IMPOSING TARIFFS ON TYPES OF
NON-TAX STATE REVENUE IN THE FIELD OF NATURAL RESOURCE CONSERVATION
AND ECOSYSTEMS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to optimize Non-Tax State Revenue, as one source of state revenue to support national development, it is necessary to manage Non-Tax State Revenue in the field of natural resource conservation and ecosystem management;
that Regulation of the Minister of Forestry Number P.37/MENHUT-II/2014 concerning Procedures for Imposition, Collection and Deposit of Non-Tax State Revenue in the Field of Forest Protection and Nature Conservation, has not regulated the provisions for requirements and procedures for imposing tariffs on types of Non-Tax State Revenue in the field of biological natural

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c74b1724-0c35-4b62-a139-2b39f28750f9","actionData","errors"]