[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7499cf9-b205-42b0-8acd-fa6faff0dbd0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-05-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sarolangun","place_of_enactment","Sarolangun","theme","ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI - TATA KERJA - LEMBAGA LAIN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 2007 \n PERDA ini Mengatur Mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain; Meliputi Pembentukan; Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Badan; Tata Kerja; Eselonering, Pengangkatan dan Pemberhentian; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2012. \n 9 hlmn; 4 lmpiran; 2 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2012 ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional, transparan, dengan hirarki yang pendek dan kewenangan yang terdesentralisasi, sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

\r\n\r\n

Peraturan ini membentuk empat lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan, Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Masing-masing lembaga memiliki kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi yang berbeda.

\r\n\r\n

Badan Pelaksana Penyuluhan bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta bidang ketahanan pangan. Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu bertugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

\r\n\r\n

Setiap lembaga memiliki susunan organisasi yang terdiri dari kepala badan/satuan, sekretariat, bidang-bidang, subbagian/seksi, kelompok jabatan fungsional, dan unit pelaksana teknis (jika ada). Peraturan ini juga mengatur tentang tata kerja, eselonering, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat di masing-masing lembaga.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAROLANGUN
REGIONAL REGULATION OF SAROLANGUN REGENCY
NUMBER 6 OF 2012
on
ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURES OF OTHER INSTITUTIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SAROLANGUN,

Considering :	that based on the provisions of Article 2 paragraph (1) and Article 45 paragraph (1) of Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organizations, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization and Working Procedures of Other Institutions;
Bearing in Mind :	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 54 of 1999 concerning the Establishment of Sarolangun Regency, Tebo Regency, Muaro Jambi Regency and East Tanjung Jabung Regency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 182, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3903) as amended by Law Number 14 of 2000

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7499cf9-b205-42b0-8acd-fa6faff0dbd0","actionData","errors"]