[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c744978f-9469-4857-8b1e-4060012bf0a3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 7 Tahun 2025","number","7","year","2025","published_date","2025-05-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat","place_of_enactment","Piru","theme","Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BD.2025/NO.0361, TBD.2025, LL SETDA KAB. SBB : 21 HAL.
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang terukur, akuntabel, kepastian hak, meningkatkan kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara, perlu Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara; Bahwa dengan adanya Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat memandang perlu melaksanakan Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, \r\nperlu mengatur pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara; dan Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022. \n Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2025. \n Penjelasan 4 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 7 Tahun 2025 ditetapkan sebagai pedoman pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan manajemen ASN yang terukur, akuntabel, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

Ruang lingkup pengelolaan kinerja ASN meliputi empat tahapan utama, yaitu: (1) perencanaan kinerja melalui penetapan dan klarifikasi ekspektasi; (2) pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang mencakup pendokumentasian, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja; (3) penilaian kinerja melalui evaluasi periodik dan tahunan; serta (4) tindak lanjut hasil penilaian yang meliputi pelaporan, keberatan, pemeringkatan, pemberian penghargaan, dan sanksi.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Informasi Kinerja Pegawai yang dikelola oleh perangkat daerah bidang kepegawaian. Sistem ini berfungsi sebagai instrumen pengukuran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan bobot penilaian 60% dari hasil kerja dan 40% dari perilaku kerja yang berpedoman pada nilai dasar ASN. Selain itu, dibentuk tim monitoring dan evaluasi kinerja pegawai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati untuk memastikan pengawasan berjalan secara efektif.

","transitional_provisions","sanctions","1. Sanksi bagi Pegawai diberikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF WEST SERAM
PROVINCE OF MALUKU
REGULATION OF THE REGENT OF WEST SERAM
NUMBER 7 OF 2025
ON
PERFORMANCE MANAGEMENT OF STATE CIVIL APPARATUS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST SERAM,

Considering :

that in order to realize the management of State Civil Apparatus Management that is measurable, accountable, provides certainty of rights, and improves the quality and capacity of the State Civil Apparatus, it is necessary to have Performance Management of the State Civil Apparatus;
that with the existence of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c744978f-9469-4857-8b1e-4060012bf0a3","actionData","errors"]