[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7443cf4-3640-4521-8778-e1e8adc664a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2018 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAKALAT TAHUN 2017-2022","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2018","number","01","year","2018","published_date","2018-07-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Takalar","place_of_enactment","Pattallassang","theme","RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAKALAT TAHUN 2017-2022","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MEf\\TENGAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2017 - 2022
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2018/NO.01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAKALAT TAHUN 2017-2022
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya perencanaan yang terpadu, menyeluruh, dan partisipatif sebagai dokumen induk yang memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah;\r\n\r\n\r\nb. bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN yang perlu dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun\r\n2017-2022; \r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten\r\nTakalar Tahun 2017 - 2022.\r\n\r\n \n \r\nMengingat\t\r\n1.\t\r\nUndang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\n\t\tPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\n\t\tNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\n\t\tIndonesia Nomor 1822);\r\n \r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n\r\n\r\n3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n\r\n\r\n4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaha.n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n\r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5059);\r\n\r\n\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5233);\r\n\r\n\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n\r\n\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988\r\nNomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3377);\r\n\r\n\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten.tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n\r\n\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraa.n Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n\r\n12. Peraturan Pemerintah Ncmor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008\r\nNomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomo.r 4817);\r\n\r\n\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);\r\n\r\n\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5941);\r\n\r\n\r\n15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 ten.tang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar;\r\n\r\n\r\n16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang\r\nRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional\r\n2015-2019;\r\n\r\n\r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21\r\nTahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten.tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);\r\n\r\n\r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umurn Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah\r\n\r\n\r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Llngkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n.....\r\n \r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)i \r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah);\r\n\r\n\r\n22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9\r\nTahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009\r\nNomor249);\r\n\r\n\r\n23. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun\r\n2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang\r\nDaerah Tahun 2005-2025;\r\n\r\n\r\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun\r\n2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten\r\nTakalar Tahun 2012-2031;\r\n\r\n\r\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun\r\n2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;\r\n\r\n26. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun\r\n2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat\r\nDaerah.\r\n\r\n \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II\r\nPENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMD \r\nBAB III PELAKSANAAN \r\nBAB IV\r\nPENGENDALIAN DAN EVALUASI \r\nBAB V\r\nPERUBAHAN DAN PENGAWASAN \r\nBAB VI KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018. \n NOMOR 1 TAHUN 2018 \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar untuk periode 2017-2022. \n\n Latar belakang dan tujuan dari RPJMD ini adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna melalui perencanaan yang terpadu, menyeluruh, dan partisipatif. RPJMD menjadi dokumen induk yang memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah. RPJMD juga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Proses penyusunan dan penetapan RPJMD yang melibatkan BAPELITBANG, SKPD, DPRD, Gubernur, dan pemangku kepentingan lainnya.\n2. Pelaksanaan RPJMD sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah, bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, dan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.\n3. Pengendalian dan evaluasi RPJMD yang dilakukan oleh Bupati melalui BAPELITBANG dan SKPD.\n4. Perubahan RPJMD yang dapat dilakukan dalam hal tertentu dengan alasan yang mendasar atau merugikan kepentingan nasional.\n5. Pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan melaporkan ketidaksesuaian kepada Pemerintah Daerah melalui BAPELITBANG.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SOUTH SULAWESI PROVINCE
REGENT OF TAKALAR

REGIONAL REGULATION OF TAKALAR REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
REGIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN
TAKALAR REGENCY, 2017 - 2022

GOVERNMENT OF TAKALAR REGENCY
YEAR 2018

REGENT OF TAKALAR
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TAKALAR REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
REGIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN
YEAR 2017 - 2022

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAKALAR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement regional development that is effective and efficient, it is necessary to have integrated, comprehensive, and participatory planning as a master document that provides direction and guidelines for the Regional Government, the business community and the public in carrying out regional development;
that based on Article 263 paragraph (3) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the RPJMD is an elaboration of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7443cf4-3640-4521-8778-e1e8adc664a2","actionData","errors"]