[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c73b5585-7582-4abb-aa7e-7bc2cb6d109f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2009","number","2","year","2009","published_date","2009-03-17","effective_date","2009-04-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2009/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72\r\nTahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten\r\nPemalang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan,\r\nPenghapusan dan Penggabungan Desa dan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan\r\nPertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3\r\nTahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan\r\nPenggabungan Desa, perlu ditinjau kembali; \r\nbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal\r\n5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang\r\nDesa, maka ketentuan mengenai Pembentukan, Penghapusan,\r\nPenggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi\r\nKelurahan diatur dengan Peraturan Daerah; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf\r\na dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan \r\nPerubahan Status Desa menjadi Kelurahan; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nPembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan\r\nyang meliputi\r\nTujuan Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Persyaratan Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Tatacara Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Nama, Batas Wilayah Desa Dan Kelurahan, Peresmian Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Pembagian Wilayah Desa, Penggabungan Dusun Dan Bagian Wilayah Desa Ke Desa Lain, Kewenangan Desa, Kekayaan, Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Tata Cara Pengalihan Administrasi Pemerintahan Desa Yang Berubah Status Menjadi Kelurahan, Pengaturan Personil Kelurahan, Biaya Pembentukan, Penggabungan Dan Penghapusan Desa Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Ketentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009. \n Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dicabut. \n 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 19).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 26).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2009 mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan. \n\n Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk meninjau kembali peraturan daerah sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Tujuan utama dari pembentukan, penggabungan, dan penghapusan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, tujuan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup syarat-syarat pembentukan, penggabungan, penghapusan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan. Selain itu, diatur pula mengenai tata cara pembentukan, penggabungan, penghapusan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan, yang melibatkan prakarsa masyarakat, usulan kepada BPD dan Kepala Desa, pembahasan oleh Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan, serta penetapan melalui Peraturan Daerah. Peraturan ini juga mengatur mengenai kekayaan desa, wilayah, sarana dan prasarana desa yang dihapus, serta pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Lebih lanjut, peraturan ini mengatur mengenai nama, batas wilayah desa dan kelurahan, peresmian pembentukan, penggabungan, penghapusan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan, pembagian wilayah desa, kewenangan desa, kekayaan, sarana dan prasarana kelurahan, tata cara pengalihan administrasi pemerintahan desa yang berubah status menjadi kelurahan, pengaturan personil kelurahan, dan biaya pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan.","transitional_provisions","1. Desa yang sudah ada dan/atau desa yang telah berstatus menjadi Kelurahan tetap diakui keberadaannya.\n2. Nama, batas dan wilayah desa dan kelurahan yang ada sekarang tetap diakui keberadaannya.","sanctions","(-)","revokes",[94,99],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa","link","",{"_95":100,"_97":98},"Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMALANG REGENCY GOVERNMENT
PEMALANG REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2009
CONCERNING
ESTABLISHMENT, ABOLITION, MERGER OF VILLAGES
AND CHANGES IN VILLAGE STATUS TO URBAN VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEMALANG,

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, the Pemalang Regency Regional Regulation Number 3 of 2001 concerning the Establishment, Abolition and Merger of Villages and Pemalang Regency Regional Regulation Number 9 of 2003 concerning the First Amendment to Pemalang Regency Regional Regulation Number 3 of 2001 concerning the Establishment, Abolition and Merger of Villages, need to be reviewed;
that to implement the provisions of Article 4 paragraph (1) and Article 5 paragraph (4) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, the provisions regarding the Establishment, Abolition, Merger of Villages and Changes in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c73b5585-7582-4abb-aa7e-7bc2cb6d109f","actionData","errors"]