[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c734b213-b1ed-414f-8fbc-daeb3b7b6790","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","short_title","Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003","number","22","year","2003","published_date","2003-07-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2003
Undang-undang (UU) NO. 22, LN.2003/NO.92, LL SETNEG : 60 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2003. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini mengatur tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan mewujudkan lembaga permusyawaratan dan perwakilan yang demokratis serta mampu menyerap aspirasi rakyat dan daerah. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menata susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD agar sesuai dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan.

Ketentuan substansial dalam undang-undang ini mencakup:

Susunan dan keanggotaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum.
Pimpinan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dipilih dari dan oleh anggota masing-masing lembaga.
Kedudukan MPR, DPR, dan DPD sebagai lembaga negara, serta DPRD sebagai lembaga pemerintahan daerah.
Fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga, termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Hak dan kewajiban anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Penggantian antarwaktu anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Alat kelengkapan dan pendukung MPR, DPR, DPD, dan DPRD, termasuk sekretariat jenderal dan dewan.
Protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Peraturan tata tertib MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Kekebalan, larangan, dan penyidikan terhadap anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Undang-undang ini juga mengatur mengenai larangan rangkap jabatan bagi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta kewajiban menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kredibilitas lembaga.

","transitional_provisions","1. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka susunan, kedudukan, keanggotaan, dan Pimpinan MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum 1999 tetap berlaku sampai dengan pengucapan sumpah/janji Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum berikutnya.\n2. Peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum ada pengaturan yang baru menurut undang-undang ini.\n3. Ketentuan mengenai penggantian antarwaktu Anggota MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan berlaku sejak undang-undang ini disahkan, kecuali yang berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi anggota TNI/Polri.\n4. Sebelum Sekretariat Jenderal DPD dibentuk maka tugasnya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45276/uu-no-4-tahun-1999","5cfc85cd-6be3-4d5d-a5df-0a7459b9174b","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38758/uu-no-27-tahun-2009","9a9bacaa-d258-40fc-958e-2fd0c61b14dd","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 YEAR 2003
ON
THE COMPOSITION AND POSITION OF THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY,
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL,
AND THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c734b213-b1ed-414f-8fbc-daeb3b7b6790","actionData","errors"]