[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c73232fa-fd55-403b-9324-618f89adcbde","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis","short_title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022","number","24","year","2022","published_date","2022-08-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f56450e8-0878-4624-b859-3ca52b69d8e6","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kesehatan","short_name","Permenkes","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Kementerian Kesehatan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rekam Medis","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 24, BN.2022/No.829, peraturan.go.id: 19 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan TENTANG Rekam Medis
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang Rekam Medis Elektronik dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum, menjamin keamanan data, dan mewujudkan pengelolaan Rekam Medis yang digital dan terintegrasi. Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik, termasuk yang menyelenggarakan telemedisin. Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik meliputi registrasi pasien, pendistribusian data, pengisian informasi klinis, pengolahan informasi, penginputan data klaim, penyimpanan, penjaminan mutu, dan transfer isi Rekam Medis. Menteri Kesehatan memfasilitasi penyelenggaraan ini dengan menyediakan sistem elektronik dan platform interoperabilitas.

Sistem elektronik yang digunakan harus kompatibel dan interoperabel, mengacu pada variabel dan meta data yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan registrasi sistem elektronik yang digunakan. Kegiatan pengisian informasi klinis dilakukan oleh Tenaga Kesehatan secara terintegrasi. Pengolahan informasi meliputi pengkodean, pelaporan (internal dan eksternal), dan penganalisisan data. Penyimpanan Rekam Medis Elektronik harus menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data, dengan media penyimpanan berbasis digital yang tersertifikasi dan cadangan data (backup system).

Dokumen Rekam Medis milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sementara isi Rekam Medis milik Pasien dan dapat disampaikan kepada Pasien, keluarga terdekat, atau pihak lain dengan persetujuan Pasien. Isi Rekam Medis Elektronik terdiri dari dokumentasi administratif dan klinis. Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus membuka akses seluruh isi Rekam Medis Elektronik Pasien ke Kementerian Kesehatan untuk pengolahan data kesehatan. Keamanan data dan informasi harus terjamin, meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan hak akses kepada Tenaga Kesehatan. Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat. Pembukaan isi Rekam Medis dapat dilakukan atas persetujuan Pasien atau tanpa persetujuan Pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan data Rekam Medis Elektronik dilakukan paling singkat 25 tahun.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Menteri dapat mengenakan sanksi administratif terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melanggar Pasal 3.\n2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

MINISTRY OF HEALTH. Medical Record. Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 24 OF 2022
CONCERNING
MEDICAL RECORDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the development of digital technology in society has resulted in the digital transformation of health services, so that medical records need to be organized electronically with the principles of data and information security and confidentiality;
that Regulation of the Minister of Health Number 269/MENKES/PER/III/2008 concerning Medical Records is no longer in accordance with the development of science and technology, the needs of health services, and the legal needs of the community, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c73232fa-fd55-403b-9324-618f89adcbde","actionData","errors"]