[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c71d605b-cdcd-461c-a544-c48d02202ffe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021","number","6/PMK.03/2021","year","2021","published_date","2021-01-22","effective_date","2021-02-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI–PAJAK PENGHASILAN– KARTU PERDANA
2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 6/PMK.03/2021, BN.2021/NO. 42, https:jdih.kemenkeu.go.id : 23 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer
ABSTRAK:	\n \n Bahwa kegiatan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas pulsa, kartu\r\nperdana, token, dan voucer, perlu mendapat kepastian hukum, serta sesuai dengan ketentuan Pasal\r\n3A ayat (1), Pasal 8A ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1a) huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009\r\ntentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan\r\nNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan\r\nPasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak\r\nPertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan\r\nPenjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, danVoucer. \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263)\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.\r\n133, TLN No. 4893), UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan UU 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009No. 150, TLN No. 5069), UU\r\n39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 11 Tahun 2020 (LN Tahun 2020No. 245,\r\nTLN No. 6573), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018\r\n(BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI\r\n229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745).\r\n \n Atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan\r\nPenyelenggara Distribusi berupa Pulsa dan Kartu Perdana dikenai PPN. Atas penyerahan Barang Kena\r\nPajak oleh Penyedia Tenaga Listrik berupa Token dikenai PPN. Atas penyerahan Jasa Kena Pajak\r\nberupa jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Token oleh\r\nPenyelenggara Distribusi, jasa pemasaran dengan media Voucer oleh Penyelenggara Voucer, jasa\r\npenyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Voucer oleh Penyelenggara\r\nVoucer dan Penyelenggara Distribusi, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan\r\npelanggan (consumer loyalty/ reward program) oleh Penyelenggara Voucer, dikenai PPN. PPN yang\r\nterutang atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dihitung dengan cara mengalikan\r\ntarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak atas\r\npenyerahan Barang Kena Pajak berupa Pulsa dan Kartu Perdana oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa\r\nTelekomunikasi atau Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama berupa Harga Jual, yaitu sebesar nilai\r\npembayaran yang ditagih oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau Penyelenggara\r\nDistribusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021. \n 26 HLM, Lampiran halaman 24-26 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer. Latar belakangnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menyederhanakan administrasi pemungutan PPN atas pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa.

Ketentuan Substansial:

PPN:

Dikenakan atas penyerahan Pulsa, Kartu Perdana (termasuk berbentuk voucer fisik/elektronik), dan Token Listrik Prabayar.
Pihak yang memungut PPN bervariasi tergantung pada rantai distribusi (e.g., Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama/Kedua).
Penyerahan jasa terkait distribusi Token dan Voucer juga dikenakan PPN.
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) diatur secara spesifik, umumnya berdasarkan Harga Jual atau Penggantian.
Faktur Pajak wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan persyaratan formal dan pencantuman identitas penerima.
Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya tidak dikukuhkan sebagai PKP jika hanya menyerahkan Pulsa dan Kartu Perdana.

PPh:

Penjualan Pulsa dan Kartu Perdana oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua yang merupakan Pemungut PPh Pasal 22 dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5%.
Imbalan sehubungan dengan jasa (e.g., jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait distribusi Token/Voucer) merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2%.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/215559/pmk-no-71pmk032022","24bd73c7-695c-420a-9e16-e9d174791bc3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[104],{"_95":105,"_97":98,"_36":99},"PMK No. 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak TertentuPasal 13 ayat (5) huruf b dan Pasal 16 ayat (4) huruf b","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 /PMK.03/2021
ABOUT
CALCULATION AND COLLECTION OF VALUE ADDED TAX AND
INCOME TAX ON SUBMISSION/INCOME IN CONNECTION
WITH THE SALE OF CREDIT, STARTER PACKS, TOKENS, AND VOUCHERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the activity of collecting Value Added Tax and Income Tax on credit, starter packs, tokens, and vouchers, needs to have legal certainty;
that to simplify the administration and mechanism of collecting Value Added Tax on the delivery of credit by credit distribution operators, it is necessary to regulate the provisions regarding the calculation and collection of Value Added Tax and Income Tax on submission/income in connection with the sale of credit, starter packs, tokens, and vouchers;
that in accordance with the provisions of Article 3A paragraph (1), Article 8A paragraph (2),

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c71d605b-cdcd-461c-a544-c48d02202ffe","actionData","errors"]