[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c71c8cb4-e490-48d4-8a21-e8c905c9063a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-03-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surabaya","place_of_enactment","Surabaya","theme","Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah,khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh Wajib Pajak (self assesment), maka diperlukan suatu sistem online yang mampu merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak yang bersangkutan; \n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \n pengaturan tata cara pembayaran pajak melalui penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, front office maupun back office yang diterima dari subjek pajak \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n tidak ada \n 25 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan daerah, meminimalisir kehilangan potensi pajak, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak, serta memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak.

Walikota berwenang mengelola sistem online pajak daerah dan dapat melimpahkan kewenangan ini kepada perangkat daerah yang ditunjuk. Wajib Pajak diwajibkan menerima penempatan alat perekam data transaksi usaha yang terhubung secara online dengan sistem Pemerintah Daerah. Data transaksi usaha yang direkam meliputi data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah.

Bank Umum Nasional dapat ditunjuk sebagai pelaksana operasional sistem online melalui perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Wajib Pajak wajib membuka rekening pada bank yang ditunjuk dan melakukan penyetoran jumlah pajak yang akan terutang paling lambat satu hari kerja setelah transaksi. Pembayaran pajak terutang dilakukan melalui perintah transfer debit berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak kepada bank. Wajib Pajak juga wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) elektronik secara benar, jelas, dan lengkap.

Wajib Pajak memiliki kewajiban menjaga alat perekam data, menyimpan data transaksi, melaporkan kerusakan alat, memberikan kemudahan instalasi perangkat, dan memberikan informasi terkait sistem data transaksi. Wajib Pajak berhak memperoleh pembebasan dari kewajiban legalisasi bon penjualan dan penyampaian laporan manual, menerima SSPD elektronik, memperoleh fasilitas Cash Management System (CMS), serta jaminan sistem online tidak mengganggu perangkat yang sudah ada.

","transitional_provisions","1. SPTPD yang telah disampaikan oleh wajib pajak sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sah.\n2. Terhadap Wajib Pajak atas Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang telah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara manual dan belum mempunyai sistem online data transaksi usaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib memasang sistem online data transaksi usaha untuk pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemasangan tanda peringatan, legalisasi seluruh bukti transaksi usaha, dan pelaporan seluruh transaksi usaha harian.\n2. Pelanggaran Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF SURABAYA
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SURABAYA CITY
NUMBER 1 OF 2017
ABOUT
IMPLEMENTATION OF ONLINE SYSTEM FOR REGIONAL TAX
IN SURABAYA CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURABAYA,

Considering:

that regional tax is one of the original sources of local revenue
that has a strategic role in the effort
to increase the financial capacity of the region in order to finance
the implementation of regional government which is intended for
the greatest prosperity of the people;
that in order to optimize regional tax collection,
especially for types of taxes that are implemented through
the calculation and payment of taxes independently by the Taxpayer
(self assesment), an online system is needed that
is able to record transaction data that forms the basis for imposition
of the tax in question;
that in order for the implementation of the online system to be carried out in an
orderly, effective, efficient

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c71c8cb4-e490-48d4-8a21-e8c905c9063a","actionData","errors"]